Salam Pendidikan,
Sehubungan dengan agenda aksi demo Guru Bantu DKI pada
tanggal 26 Februari 2014, Direktur Eksekutif EDC melakukan audiensi dengan
Kepala Dinas Pendidikan DKI Bapak Lasro Marbun di kartornya tanggal 24 Februari
sore.
Hal ini dilakukan karena ada sekelompok “Forum” melarang anggotanya (GB DKI) melakukan “AKSI DEMO”, terutama Guru Bantu yang bertugas disekolah swasta di wilayah Jakarta Selatan.
Berikut sebahagian perbincangan Direktur Eksekutif EDC dengan Kadis Pendidikan EDC ;
Lasro Marbun : Sebenarnya ada berapa kelompok Forum GB ?
Antonius EDC : Ada empat kelompok.
Lasro Marbun : Kenapa bisa seperti itu??. Honorer K2 DKI
yang tidak lulus seleksi CPNS ada 18.000,
mereka satu suara dalam memperjuangkan nasib. Pada dasarnya Pemprov kekurangan
pegawai dan secara keuangan daerah mampu mengangkat 18.000 K2 dan 5800 GB DKI
menjadi PNS, itulah yang perlu diperjuangkan sebelum Oktober, agar KementerianPANRB bersedia
memberikan quota dan duduk bersama dalam menyelesaikan persoalan K2 juga GB DKI. Intinya Pemprov tidak mau
pengangkatan tersebut menimbulkan “Masalah” dan jauh lebih baik jika GB “Kompak”
dengan K2 dalam berjuang.
Antonius EDC : Selama ini honorer K2 menganggap GB sebagai “Rival”
Pak.
Lasro Marbun : Jangan saling menyalahkan, anggap ini memperjuangkan nasib bersama, satukan persepsi mumpung
Pemprov bersedia menyelesaikan.
Antonius EDC : GB DKI berencana melakukan aksi demo tanggal
26, bagaimana itu pak?.
Lasro Marbun : Baguslah, untuk mendorong Kementerian PANRB
bersedia duduk bersama, yang penting jangan membuat keributan.
Dari perbincangan tersebut diatas, EDC menyimpulkan bahwa Pemprov DKI sebenarnya berkeinginan mengangkat seluruh GB DKI dan K2 menjadi CPNSD DKI, jika “Kementerian PANRB” mengeluarkan “Kebijakan” dan memberikan kewenangan kepada Pemprov untuk menyelesaikan selama 2 atau 3 tahun kedepan.
Untuk itu diharapkan kepada GB DKI ikut berpartisipasi dalam aksi demo tersebut, dan tidak benar ada larangan oleh Dinas Pendidikan.
Demikian disampaikan, salam GB DKI.