EDC : Revisi UU ASN Bukan Opsi Terbaik Untuk Honorer K2

Salam Honorer,

Honorer K2 adalah tenaga honorer yang sudah lolos verifikasi QA yang dilaksanakan Kementerian PANRB, merujuk pada PP 56 tahun 2012. Pada saat di verifikasi tenaga honorer tertinggal tersebut di kategorikan menjadi dua yaitu :

Kategori 1 (K1) : Honorer yang bertugas di Instansi Pemerintah dan dibiayai oleh APBN/APBD dapat diangkat langsung menjadi PNS tanpa melalui tes.

Kategori 2 (K2) : Honorer yang bekerja di Instansi Pemerintah, namun pembiayaannya tidak melekat pada APBN/APBD, dapat diproses menjadi PNS dengan cara seleksi sesama K2.

Verifikasi QA tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa secara Administrasi dan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2012, honorer K2 tersebut sudah memenuhi kriteria untuk diproses menjadi PNS, namun karena quota CPNS terbatas menyebabkan masih banyak honorer K2 tertinggal yang belum diproses menjadi PNS.

Lahirnya UU ASN No 5 tahun 2014 secara normatif memang menutup ruang dan kesempatan bagi K2 untuk diproses jadi PNS, terutama Pasal tentang batas usia. Dengan berbagai alasan  dan pertimbangan sebenarnya pemerintah dapat mengangkat honorer tertinggal K2 tersebut menjadi PNS melalui jalur “Kebijakan”.

Contoh Kebijakan yang pernah dikeluarkan pemerintah adalah memberikan 5600 quota PNS untuk Guru Bantu DKI, yang dalam teknis pelaksanaannya banyak melanggar aturan/peraturan. Misalnya bidang studi yang diajarkan tidak linier dengan ijazah, ribuan yang sudah memasuki usia pensiun dan yang paling parah mengangkat 2500 guru TK menjadi PNS. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dari tahun 2015 s/d 2017.

Menunggu tahapan proses Revisi UU ASN akan memakan waktu sangat lama, begini gambarannya ; Menyusun Draff Revisi 1-2 tahun, setelah itu diajukan ke DPR diperkirakan 2-3 tahun sebab ada tarik menarik kepentingan disitu, setelah itu Revisi PP 49 tahun 2018 diperkirakan 1-2 tahun. Revisi UU ASN dan Revisi PP selesai, rezim pemerintahan sudah berganti. Belum tentu pemerintahan yang baru bersedia melanjutkan. Tahapan proses revisi tersebut hanya untuk mengulur-ulur waktu dan akan jadi “Jebakan Batman” untuk honorer K2.

Jadi langkah terbaik untuk honorer K2 adalah meminta “Kebijakan Pemerintah” melalui Kementerian PANRB. Apabila pemerintah tidak bersedia, honorer K2 dapat melakukan upaya hukum untuk mencabut 5600 SK PNS Guru Bantu DKI yang cacat hukum.

Guru Bantu adalah honorer Kemdiknas yang bekerja di sekolah swasta, pembiayaannya dibiayai APBN, sedangkan honorer tertinggal K2 adalah honorer yang bekerja di Instansi Pemerintah namun pembiayaannya Non APBN/APBD, jadi hampir sama statusnya menurut PP 56 , dan waktu diverikasi Guru Bantu DKI tersebut juga dikategorikan Honorer K2. Selamat memilih langkah berikutnya.

3 Juli 2020

Direktur Eksekutif EDC

Drs. Antonius Sathahi. MMG

EDC : Hanya Dua Opsi Memperjuangkan Tenaga Honorer

Salam honorer

Yang dimaksud dengan Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Pengertian Tenaga Honorer tersebut tertuang pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) nomor 48 tahun 2005. Syarat lain tertuang pada Pasal 3 tentang usia maksimal 46 tahun.

Seluruh Honorer yang memenuhi syarat PP 48 tersebut akan diangkat menjadi CPNS sampai tahun 2009, namun pada saat pelaksanaannya terdapat banyak persoalan sehingga PP tersebut direvisi menjadi PP 43 tahun 2007. Poin penting pada PP 43 tersebut adalah untuk memprioritaskan pengangkatan CPNS tenaga guru dan tenaga medis kesehatan.

Dalam proses pengangkatan CPNS dari jalur honorer tersebut ternyata belum tuntas hingga tahun 2009 seperti yang tertuang pada PP 48 2005, sehingga pemerintah kembali merevisi PP tersebut menjadi PP 56 tahun 2012.  Pada PP 56 tersebut muncullah istilah honorer tertinggal yang kemudian dikategorikan menjadi Honorer K1 dan K2. Honorer K1 adalah tenaga honorer yang bekerja di Instansi Pemerintah dan pembiayaannya melekat pada APBN/APBD akan diangkat menjadi CPNS tanpa tes, sedangkan Honorer K2 adalah tenaga honorer yang bekerja di Instansi Pemerintah namun pembiayaannya tidak bersumber pada APBN/APBD, juga diberikan kesempatan menjadi CPNS dengan cara di tes sesama honorer K2.

Pada akhir pemerintahannya SBY mengesahkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada UU tersebut muncullah istilah PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang disebut juga pegawai ASN Non PNS.

UU ASN dimasa pemerintahan SBY inilah yang menutup ruang atau kesempatan bagi tenaga honorer, terutama honorer K2 untuk diangkat menjadi CPNS. Sudah dua kali dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun keduanya ditolak oleh MK. Disinilah salah satu letak persoalan yang kurang dipahami oleh komunitas yang mengatasnamakan honorer K2. Komunitas tersebut lebih memilih mengajukan uji materi ke MK, dari pada menuntut pemerintah merevisi UU ASN, padahal Agustus 2015 sudah pernah ditolak oleh MK.

Pada Desember 2018 akhirnya pemerintahan Jokowi pengeluarkan PP 49 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), PP 49 tersebut merupakan turunan dari UU No. 5 tahun 2014. PP 49 tersebut juga menjadi dasar penerimaan pegawai ASN Non PNS yang disebut dengan P3K, dan sudah dilaksanakan seleksi penerimaan pada tahun 2019 untuk quota kurang lebih 50000 P3K.

Setelah memahami seluruh Regulasi tentang honorer seperti diatas, langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh komunitas honorer?

Menurut Analisa EDC hanya 2 opsi pilihan yang seharusnya dilakukan oleh komunitas honorer, yaitu :

Opsi Pertama:

Jika tujuan akhir perjuangan diangkat jadi ASN PNS, komunitas harus mendesak pemerintah agar merevisi UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN.

Opsi Kedua:

Jika tujuan akhir perjuangan diangkat jadi PPPK (ASN Non PNS), komunitas harus mendesak pemerintah untuk membuat peraturan yang jelas tentang Perjanjian Kerja, sebab jangan sampai Pejabat Pemerintah seenaknya memutus perjanjian kerja terhadap PPPK.

Menurut EDC, mendesak pemerintah mengeluarkan SK/Honor untuk 50.000 PPPK yang sudah lolos seleksi adalah tindakan yang kurang tepat, sebab masih ada ruang untuk PPPK yang lolos seleksi diangkat menjadi PNS apabila UU ASN direvisi.

Mengatakan Keppres dapat menjadikan honorer diangkat menjadi PNS adalah pernyataan konyol, hal itu menunjukkan bahwa komunitas tersebut tidak memahami peraturan tentang honorer, sangat memprihatinkan adanya komunitas yang menyatakan semangat Keppres untuk diangkat jadi PNS.

Juli 2020

Direktur Eksekutif EDC

Drs. Antonius Sathahi. MMg