EDUCATION DEVELOPMENT COMMUNITY

Kamis, 18 September 2014

EDC; GB Kelompok EFI "LECEHKAN" PGRI DKI

Salam Pendidikan,

Sampai sekarang belum ada Program Pemprov DKI yang menyentuh dan memperhatikan nasib guru swasta maupun GB DKI. Pemprov DKI lebih memperhatikan peserta didik (siswa) melalui program Kartu Jakarta Pintar(KJP).

Mengingat hal tersebut PGRI dengan inisitif sendiri mengajukan surat No : 406/Um/PGRI/DKI/XX/2013, perihal ; Permohonan Bantuan Hibah Kesra Guru Bantu di DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014, tanggal surat 16 September 2013. Surat tersebut direspon baik oleh Pemprov DKI dan dibalas dengan surat No: 7176/078.2, sifat – segera, perihal ; Pemberitahuan Memenuhi Kelengkapan Administrasi Hibah Tahun 2014.

Pada surat balasan tersebut  juga diterangkan bahwa ; Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 948 Tahun 2014 tentang pemberian HIBAH, Bantuan Sosial dan Bantuang Keuangan Dalam Bentuk uang kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah daerah lain dan Pemerintah Pada APBD Tahun Anggaran 2014, menerangkan bahwa Guru Bantu Pemprov DKI mendapatkan alokasi anggaran HIBAH sebesar  Rp. 42.659.000.000 (Empat puluh dua milyar enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah), dalam koordinasi  lembaga PGRI DKI .


Menindaklanjuti Surat Kadis Pendidikan tersebut PGRI menunjuk Pak Dalbini untuk mengumpulkan DATA GB DKI. Pak Dalbini merupakan  Wakil Sekretaris  FORKOM GB DKI. Sampai dengan batas waktu yang ditentukan DATA yang terkumpul hanya 4.700 dari 5.757 peserta program GB DKI.

Menurut pengakuan Pak Dalbini ada kelompok yang tidak bersedia mengumpulkan DATA, dan bahkan Dia sempat “BERTENGKAR” dengan Pak Eddy  yang juga  merupakan “Kaki-Tangan” Bu EFI. Dan bahkan kelompok tersebut membuat “PENGADUAN” yang mengandung “FITNAH” terhadap PGRI  yaitu  “Menuduh”  PGRI mendapat bagian dalam penyaluran DANA HIBAH tersebut. Belakangan diketahui bahwa kelompok tersebut sering menyebut dirinya “Relawan Guru Sahabat Jokowi”.

Seminggu yang lalu PGRI dan DISDIK mengadakan RAPAT untuk membicarakan masalah teknis penyaluran dana Hibah . Dan pada akhirnya disepakati bahwa pengumpulan dan verifikasi  DATA dilakukan melalui online oleh DISDIK dengan alamat http://kal.disdikdki.org.

Seharusnya yang melakukan koordinasi dan verifikasi adalah pihak PGRI, sebab yang mengajukan alokasi anggaran tersebut adalah pihak PGRI, namun pihak PGRI dengan “LEGOWO” menyepakati verifikasi online yg dilakukan DISDIK. Bagi PGRI yang penting  dana HIBAH tersebut dapat segera disalurkan kepada GB DKI.

Dari fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa GB DKI kelompok  bu EFI “TIDAK MENGERTI” proses asal-muasal penyaluran dana hibah , dan terkesan “MELECEHKAN” peranan PGRI DKI dalam menyalurkan dana hibah tersebut.


EDC  mengharapkan agar GB DKI bijaksana menyikapi issu yang sering menyebar melalui SMS, hal ini perlu disampaikan sebab banyak PENIPUAN yang dilakukan oleh kelompok tertentu dengan berbagai MODUS, misalnya Kutipan-kutipan dan  PINJAMAN-PINJAMAN.

Analisa EDC bahwa Gubernur Jokowi telah menandatangani “REGULASI” tentang  kesediaan Pemprov DKI untuk mengakomodir GB menjadi PNS, itulah sebabnya Beliau menyatakan tugasnya memperjuangkan GB menjadi PNS sebagai Gubernur telah selesai.

EDC  menjamin bahwa BKD DKI tidak akan berani “NEKO-NEKO” dalam proses pengangkatan GB DKI menjadi PNS. Sampai sekarang PERMEN TIGA MENTERI masih dalam proses “Pengesahan”. Setelah PERMEN disahkan Kementerian PANRB akan memberikan  Quota PNS untuk GB DKI.

Rabu, 10 September 2014

EDC ; Presiden Terpilih Berjanji Memperjuangkan GB DKI Menjadi PNS

Salam Pendidikan

Relawan Guru Sahabat Jokowi mengadakan acara Halal Bihalal di GOR Yout Center Kampung Melayu Rabu (3/9), acara tersebut dihadiri sekitar 700-1000 Relawan, yang mayoritas  merupakan GB DKI. Acara tersebut juga dihadiri oleh Presiden Terpilih Ir. Joko Widodo yang saat ini masih berstatus Gubernur Pemprov DKI.

"Saya sudah sampaikan, sudah ada di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan selalu saya kejar. Dan 5 hari lalu, saya sudah bertemu dengan Menteri PAN dan sudah tidak ada masalah dan meminta bertemu saya lagi, minta 1 surat, dan sudah saya layangkan ke sana suratnya," ujar Jokowi di GOR Otista, Jakarta Timur, Rabu (3/9/2014).‎

Agar lebih meyakinkan para guru bantu, Jokowi langsung meminta kepada salah seorang ajudannya memperlihatkan salinan surat yang dimaksud. Tidak hanya menunjukkan, dia juga membacakan dihadapan para guru yang mayoritas kaum perempuan.

"Nih, kalau ndak percaya, saya bacain," ucap Jokowi.

"Kepada, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara. Hal, pengangkatan guru bantu. Ini halnya saja sudah pengangkatan guru bantu loh," ucap Jokowi mengawali pembacaan surat tersebut, yang disambut tepuk tangan para guru bantu.

"Menindaklanjuti hasil rapat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi dan Kemendikbud dan Pemprov DKI 21 Mei 2014, terkait penyelesaian permasalahan tenaga guru bantu, dengan hormat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut," sambung Jokowi.

Pertama, lanjut Jokowi, Pemprov DKI siap menyelesaikan penyelesian pengangkatan guru bantu yang sudah terdata pada database sebanyak 5.757 orang. Guru bantu yang diangkat menjadi CPNS yang ditempatkan, nantinya di sekolah swasta maupun negeri di DKI Jakarta.

‎"Mengingat adanya kesenjangan kompetensi, maka akan dilakukan peningkatan kompetensi terhadap guru bantu melaluai pelatihan kompetensi," lanjut Jokowi, kembali disambut tepuk tangan.

Perjuangan Jokowi  Untuk GB DKI Sebagai Gubernur Telah Selesai

Dengan dikirimkan, lanjut Jokowi, tugasnya sebagai gubernur DKI dalam memperjuangkan guru bantu telah selesai. Ia pun meminta agar, para guru bantu tidak lagi menagih persoalan pengangkat CPNS.

"Dengan adanya surat ini, artinya apa? Semestinya sudah rampung. Jangan ada yang ke saya lagi ya, kan sudah rampung. Apa lagi? Masih belum puas?" tegas Jokowi.

Relawan  Guru Sahabat Jokowi Meragukan Komitmen JOKOWI??

Salah seorang guru spontan berteriak dan meminta kepastian terkait Surat Keputusan (SK) CPNS yang dimaksud. Jokowi pun menjawab. Persoalan tersebut menurut dia bukanlah kewenangannya, maka ia pun meminta agar para guru tidak lagi meragukan dirinya yang telah memperjuangkan nasib guru bantu.

"SK PNS itu bukan urusan saya. Itu ada prosesnya. Mestinya dengan seperti ini sudah selesai. Kalau masih tanya terus, artinya masih aja meragukan saya terus," jawab Jokowi.

Jokowi optimis, setelah surat kesiapan Pemprov DKI untuk pengangkatan guru bantu kepada Kementerian PAN dan RB dikirim, mestinya persoalan guru bantu di Jakarta telah tuntas. Kendati bila realisasinya tercapai, dirinya memenjamin permasalah tersebut akan beres.

"Kalau, masih belum beres, nantinya kalau saya sudah naik (Presiden), mestinya akan beres. Yakin nggak? Masa nggak yakin sih? Mestinya, sebelum saya meninggalkan DKI sebagai gubernur, mestinya sudah rampung," ucap Jokowi kembali disambut tepuk tangan.

GB DKI  Belum Kondusif

Secara umum persepsi mayoritas GB DKI sudah memahami tentang proses penyelesaian dan besarnya Komitmen Jokowi terhadap permasalahan yang dihadapi GB DKI. Namun masih ada kelompok yang belum paham dan  meragukan Jokowi,  bahkan kelompok tersebut TERLALU berani mendesak PRESIDEN TERPILIH untuk mengeluarkan SK CPNS.

Kuat dugaan bahwa kelompok yang tidak mengumpulkan berkas untuk pencairan DANA KESRA adalah mereka yang menyebut dirinya “Relawan Sahabat Jokowi”. Sampai sekarang data yang masuk ke PGRI DKI sebanyak 4.700 dari 5.757 jumlah keseluruhan GB DKI.

Belakangan ini sangat banyak informasi yang beredar melalui SMS tentang info yang berbau FITNAH terhadap PGRI, dan masih banyak lagi info yang perlu diklarifikasi kebenarannya, diantaranya ;
1.      Adanya kutipan-kutipan yang mengatasnamakan Koperasi GB DKI.
2.      Adanya kutipan-kutipan yang mengatasnamakan Forum GB DKI.
3.      Adanya kutipan-kutipan yang mengatasnamakan Relawan Jokowi
4.      Adanya MODUS PINJAMAN dengan janji dan jaminan dapat diangkat menjadi PNS.

EDC mengharapkan agar GB DKI bijaksana menyikapi informasi-informasi yang kurang bertanggungjawab, yang sifatnya memperkeruh suasana. EDC menyakini bahwa proses penyelesaian dan pengangkatan GB DKI menjadi PNS sangat berhubungan dengan perkembangan SITUASI POLITIK NASIONAL sebab pengangkatan PNS  berhubungan dengan ANGGARAN.

Senin, 28 Juli 2014

EDC ; Peraturan Untuk Mengakomodir GB DKI Menjadi PNS Telah Diterbitkan

Salam Pendidikan,

Education Development Community (EDC) mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin. Semoga harapan dan keinginan seluruh GB DKI menjadi PNS dapat segera terwujud.

Jumat Sore 25 Juli 2014, Direktur Eksekutif EDC bertemu dengan Kepala BKD DKI ; Wacana SKB Tiga Menteri TIDAK JADI, penggantinya Peraturan Menteri Bersama, demikian dikatakan Pak Made, Saya sudah bertemu dengan Menpan demikian lanjutnya.

Informasi yang disampaikan Pak Made tersebut ternyata BENAR. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Bersama tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekolah Swasta. Peraturan ini akan memberikan payung hukum bagi guru PNS untuk dapat ditugaskan di sekolah swasta.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menyampaikan, peraturan ini diterbitkan karena merespon dinamika permasalahan di daerah. Dia mengungkapkan, guru-guru di sekolah swasta banyak yang ditarik karena diterima jadi PNS padahal sudah lama mengajar di sekolah itu. “Banyak guru swasta yang diterima tes PNS lalu pindah. Hal ini menjadi persoalan. Kalau tidak pindah dan tetap di situ kan solusi sudah,” katanya usai melakukan penandatanganan permen bersama di Kemdikbud, Jakarta, Jumat (25/7/2014).

Peraturan ini diteken masing-masing oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Mendikbud mengatakan, pihaknya akan menyusun petunjuk juknis yang mengatur mekanisme pelaksanaan permen ini lebih lanjut. Menurut Mendikbud, tidak serta merta semua sekolah swasta seperti sekolah internasional akan dibantu. “Sama dengan ngasih zakat orang kaya. Justru sekolah yang orientasinya pada sosial itulah yang harus kita berikan dukungan selain tertib administrasi,” katanya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, saat ini banyak sekolah yang guru-gurunya tidak proporsional jumlahnya. Mereka, kata dia, juga banyak yang tidak punya jam mengajar. “Yang mendesak sekarang banyak guru PNS yang idle,” katanya.

Mendikbud menambahkan, permen bersama ini memberikan kesempatan bagi guru PNS untuk mengajar tidak terbatas di sekolah negeri saja, tetapi boleh mengajar di sekolah swasta. Mendikbud menyebutkan, faktor yang melatarbelakanginya di antaranya adalah ikatan emosional, lokasi, dan kekurangan jumlah guru. “Ini adalah hadiah lebaran untuk sekolah swasta dan hadiah lebaran bagi guru yang ingin mengabdikan di mana pun tidak terbatas,” katanya.

Adapun pemberian bantuan oleh pemerintah melalui penempatan guru PNS pada sekolah swasta dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan iuran pendidikan yang diterapkan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bersangkutan. Selain itu, penempatan guru PNS pada sekolah swasta mempertimbangkan kecukupan jumlah, kualifikasi akademik, dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Demikian disampaikan, mudah-mudahan berita baik ini menjadi HADIAH Idul Fitri  dan juga merupakan HADIAH dari Presiden Terpilih untuk seluruh GB DKI. Saat ini Kementerian/Pemerintah sedang menyusun JUKNIS tentang Mekanisme dan Proses Pengangkatan Guru PNS di sekolah swasta, mudah-mudahan September 2014 GB DKI sudah dapat diproses menjadi CPNS.

Direktur Eksekutif EDC;
Drs. Antonius Sathahi Manurung

Selasa, 22 Juli 2014

Ucapan Selamat

Education Development Community
( EDC )

Mengucapkan Selamat Kepada
Ir. Joko Widodo dan Drs. HM. Yusuf Kalla

atas

Penetapan Komisi Pemilihan Umum
( KPU )

Sebagai

Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden TERPILIH
Masa Bhakti 2014-2019
Ditetapkan Pada Tanggal 22 Juli 2014

Semoga

Bapak Ir. Joko Widodo-Drs. Yusuf Kalla Tetap AMANAH 
dan Memperhatikan Nasib Guru Bantu DKI

Direktur Eksekutif
Drs. Antonius Sathahi Manurung

Rabu, 09 Juli 2014

Ucapan Selamat


EDC

Education Development Community
Mengucapkan Selamat atas  Kemenangan
Jokowi-JK Pada Pilpres 9 Juli 2014

Versi Quick Count

Kami Merupakan Komunitas TENAGA PENDIDIK
Kami Merupakan Bagian Dari REVOLUSI MENTAL JOKOWI-JK

Semoga

Kemenangan JOKOWI-JK
Mewujudkan Harapan dan Impian Seluruh Guru Bantu DKI
Dapat Diangkat Menjadi PNS

Direktur Eksekutif
Drs. Antonius Sathahi Manurung

Senin, 07 Juli 2014

EDC ; Guru Bantu DKI "Bermasalah"!!

Salam Pendidikan,

Lahirnya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), merupakan jawaban dari carut-marutnya sistim birokrasi, kinerja birokrasi, mekanisme penerimaan pegawai (PNS), dan termasuk untuk menyelesaikan 11 ribu honorer K1 “BERMASALAH” dan ratusan ribu K2 yang tidak terakomodir menjadi CPNS.

Persoalan mendasar GB DKI adalah Kemdikbud sebagai pemilik tenaga honorer, tidak mempunyai  instansi/lembaga  untuk menampung tempat dinas/tugas apabila GB DKI direkomendasi menjadi CPNS, makanya sempat ada wacana GB DKI diproses menjadi CPNS dan ditempatkan didesa tertinggal serta  pulau-pulau terluar. Jadi permasalahannya bukan karena GB DKI bekerja di sekolah swasta, akan tetapi karena tidak ada instansi negeri untuk menampung tempat dinas/kerja.

Itulah sebabnya Kemdikbud tahun 2006 menyerahkan GB DKI kepada Pemprov DKI, agar bersedia merekomendasi menjadi PNSD, akan tetapi Gubernur Pemprov DKI pada masa itu  “TIDAK BERSEDIA” dengan alasan masih banyak Honorer Daerah (HONDA) yang belum terakomodir menjadi PNSD. Kemdikbud tidak dapak memaksa, hanya menyerahkan dan menyarankan, sebab pengangkatan seorang CPNSD merupakan kewenangan dan  tanggungjawab Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah).

CPNSD adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang direkomendasi oleh Pemerintah Daerah, sedangkan CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang direkomendasi oleh Kementerian/Lembaga Negara Tingkat Pusat.

Saat ini Pemprov DKI sudah bersedia menyelesaikan permasalahan GB DKI, melalui 3 surat yang dikirimkan kepada Kementerian PANRB, dan surat tersebutlah yang menjadi rujukan Kementerian PANRB, sehingga  Bapak Azwar Abubakar sebagai Menteri PANRB pada tanggal 26 Februari 2014 menyatakan “BERSEDIA MEMBERIKAN KUNSI PNS UNTUK GB DKI”.

Direktur EDC pernah menyelesaikan permasalahan PT. Agricinal dengan 1000 Kepala Keluarga PETANI PLASMA SAWIT di Bengkulu Utara, melalui Organisasi Masyarakat Penegak Amanat Rakyat Indonesia (GAKARI), tanpa bertemu dengan seluruh petani dan tanpa kutipan sepeserpun.

Direktur EDC ingin mengulang kesuksesan tersebut dengan memperjuangkan seluruh peserta GB DKI dapat diproses menjadi PNS, dan perjuangan sudah hampir TUNTAS, akan tapi DIGANGGU oleh Guru Bantu sendiri.

Ratusan kali AKSI DEMO sudah dilakukan oleh GB DKI yang dipimpin oleh SYARIFAH EFIANA, akan tetapi tidak menemukan SOLUSI, dan bahkan AKSI DEMO terakhir dilakukan oleh SYARIFAH EFIANA bersama IING SODIKUN bulan Juni 2014, dan kegiatan tersebut dengan BANGGANYA dishare ke media social Facebook. Apa seperti itu memperjuangkan dan menyelesaikan permasalahan Guru Bantu DKI ????

GB DKI itu BERMASALAH, dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dibutuhkan KOMUNIKASI serta  DIALOG dengan PEJABAT yang BERWEWENANG. AKsi Demo perlu dilakukan pada saat dan moment yang tepat.

Aksi Demo GB DKI tanggal 13 Maret 2014 yang dimotori oleh SYARIFAH EFIANA di depan Balaikota merupakan “ TINDAKAN BLUNDER”, karena saat ini Pemprov DKI sudah MEMBUKA PINTU untuk proses penyelesaian. Akibat aksi demo tersebut Pejabat di lingkungan Pemprov DKI mulai ALERGI dengan komunitas-komunitas yang mengatasnamakan Guru Bantu DKI.

Dari fakta-fakta tersebut diatas, EDC menyimpulkan bahwa SYARIFAH EFIANA  tidak mengerti tentang Peraturan Honorer, tidak mengerti permasalahan GB DKI dan tidak mengerti  cara memperjuangkan seluruh GB DKI agar dapat diproses menjadi PNS. Dan SYARIFAH EFIANA hanya memnjadikan GB DKI sebagai “KOMODITAS POLITIK”, terbukti dengan ratusan kali melakukan aksi demo,  tanpa membuahkan SOLUSI penyelesaian.

Masih ada sekitar 20-30 % GB DKI yang mengikuti langkah dan cara berjuang SYARIFAH EFIANA, dan itu akan MENGGANGGU proses penyelesaian permasalahan GB DKI.

KITA adalah PERUBAHAN… KITA adalah GB DKI yang ingin merubah masa depan dengan status PNS… JOKOWI ingin melakukan REVOLUSI MENTAL melalui PENDIDIKAN…GB DKI merupakan bagian dari REVOLUSI MENTAL JOKOWI!!!..

Senin, 30 Juni 2014

EDC ; PGRI DKI Salurkan Dana Hibah Untuk Guru Bantu

Salam Pendidikan,

PGRI DKI sebagai organisasi guru memberikan perhatian terhadap permasalahan Peserta Program Guru Bantu Kemdikbud yang ditugaskan mengajar disekolah swasta dilingkungan Pemprov DKI. Salah satu bentuk perhatian PGRI DKI ditunjukkan dengan memberikan rekomendasi  agar peserta Guru Bantu DKI menerima “Tunjangan Kesra” melalui Pos Dana Hibah APBD DKI 2014.

EDC mendapat  informasi bahwa DISDIK Pemprov DKI sudah menyetujui Dana Hibah disalurkan untuk peserta GB DKI, mekanisme penyalurannya merupakan tanggung jawab PGRI DKI, demikian dikatakan sumber  informasi tersebut  tanpa menyebut jumlah besarnya dana yang akan disalurkan.

EDC juga telah melakukan konfirmasi tentang informasi tersebut kepada salah seorang  pengurus PGRI DKI dikantornya  Jl. TB. Simatupang (Lenteng Agung). Salah seorang pengurus PGRI DKI  membenarkan bahwa PGRI DKI memberikan rekomendasi agar peserta program Guru Bantu DKI menerima “Tunjangan Kesra”, data  paling lambat sudah harus masuk RABU tanggal 2 Juli, demikian disampaikan pengurus PGRI tersebut.  Dia juga membenarkan bahwa  mekanisme PENGUMPULAN DATA sudah berkordinasi dengan pengurus  FORKOM GB DKI.

EDC mengharapkan agar seluruh GB DKI mengumpulkan data yang dibutuhkan sebagai syarat pencairan “Tunjangan Kesra”  sebab apabila tidak mengumpulkan data,  PGRI DKI tidak bersedia memberikan rekomendasi, hal ini berhubungan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran APBD DKI.

Masih banyak  peserta GB DKI yang kurang memahami situasi dan permasalahan tentang proses penyelesaian  GB DKI, hal inilah yang dimanfaatkan oleh Sarifah Efiana (BUNDA EFI) dan membawa-bawa permasalahan Guru Bantu ke RANAH POLITIK. Sarifah Efiana  kurang memahami tentang peraturan dan mekanisme pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS, Sarifah Efiana juga kurang memahami bagaimana cara memperjuangkan seluruh GB DKI agar dapat diangkat menjadi PNS. Orang-orang  yang digunakan Sarifah Efiana untuk MENGHASUT dengan memberikan informasi yang kurang mendasar kepada Guru Bantu, diantaranya adalah Pak Eddy dan Pak Gaol.

Pak EDDY ; Masih sering membantu Sarifah Efiana melakukan kegiatan yang sifatnya memperkeruh permasalahan GB DKI, dan mengaku sebagai Ketua Forum GB DKI Jakarta Selatan, pada hal statusnya saat  ini sudah menjadi PNS dilingkungan Pemprov DKI.

Pak GAOL ; Merupakan Kepala Sekolah salah satu unit sekolah di PSKD Slamet Riyadi, Pak GAOL sering memberikan fasilitas kepada Sarifah Efiana untuk melakukan kegiatan yang sifatnya MEMPERKERUH PERMASALAHAN. Pimpinan EDC pernah menyarankan agar Pak GAOL mempertemukan SARIFAH EFIANA dengan Ketua FORKOM GB DKI untuk tujuan menyamakan persepsi memperjuangkan seluruh GB DKI menjadi PNS, akan tetapi Pak GAOL tidak pernah menindaklanjutinya.

EDC tidak ingin GB DKI menjadi KORBAN KESERAKAHAN SARIFAH EFIANA, untuk itu diharapkan agar peserta Guru Bantu yang sudah memahami situasi,  memberikan informasi dan pencerahan kepada GB  DKI yang belum paham.

EDC telah berhasil menyakinkan Gubernur Jokowi, bahwa GB DKI masih dapat diproses menjadi PNS, dan itu sudah ditindaklanjuti oleh Gubernur Jokowi dengan bertemu dan berkirim surat kepada MENPAN untuk menyelesaikan permasalahan GB DKI. Karena saat ini penerimaan PNS melalui jalur honorer sudah tutup, maka dibutuhkan regulasi baru sebagai dasar penyelesaian dan pengangkatan GB DKI menjadi PNS. Hal itu sudah disanggupi dan dinyatakan oleh MENPAN pada tanggal 26 Februari 2014.

EDC selalu berkoordinasi dengan DISDIK dan BKD DKI dalam proses penyelesaian permasalahan GB DKI, dan semua informasi yang diposting pada media online ANTONIUSEDC, merupakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Mari KITA berjuang bersama, satukan tekad, buladkan niat untuk mewujudkan seluruh GB DKI dapat diangkat menjadi PNS. JOKOWI dan EDC mempunyai filosofi hidup yang sama, yaitu bertujuan ingin MEMANUSIAKAN MANUSIA...