EDUCATION DEVELOPMENT COMMUNITY

Senin, 22 Mei 2017

EDC ; SK CPNS GURU BANTU DKI CACAT HUKUM

Salam Pendidikan,
Guru Bantu merupakan program Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2003 dan 2004, pembiayaan program tersebut dibebankan pada APBN dan  ditugaskan mengajar pada sekolah swasta di Pemprov DKI.

Pada tahun 2005 Pemerintah mengeluarkan PP 48 tentang pengangkatan tenaga honorer yang dibiayai APBN/APBD menjadi PNS. Dengan keluarnya PP 48 tersebut peserta program Guru Bantu dimasukkan pada database BKN dan diberikan Nomor Induk Tenaga Honorer (NITH). Namun peserta program Guru Bantu tetap tidak diproses menjadi CPNS karena bekerja pada instansi swasta.

Pemerintah dua kali melakukan perubahan pada PP 48, yaitu perubahan pertama menjadi PP 43 tahun 2007 dan perubahan kedua menjadi PP 56 tahun 2012. Namun perubahan PP tersebut belum mampu mengakomodir Guru Bantu menjadi CPNS secara mekanisme normal. Pada tahun 2010 Guru Bantu memperoleh  kursi CPNS melalui “Proses Politik” pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dengan Kementerian PANRB, Kemdiknas dan Pemprov DKI. RDP tersebut memberikan “Rekomendasi” pengangkatan 850 Guru Bantu menjadi PNS oleh Pemprov DKI.

Pada verifikasi Quality Assurance (QA) 2012 yang dilakukan Kementerian PANRB, menempatkan peserta Guru Bantu menjadi honorer Tidak Memenuhi Kreteria (TMK) untuk diproses menjadi CPNS. Posisi TMK tersebut menutup harapan Guru Bantu menjadi CPNS, walaupun masih teregister sebagai honorer pada database BKN, sebab sesuai dengan perubahan kedua PP 56 tahun 2012 seluruh proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS akan berakhir pada tahun anggaran 2014.

Mengingat permasalahan Guru Bantu sangat rumit dan khusus, terbukti dengan kursi PNS hanya diperoleh dengan jalur politik melalui RDP, masih ada kesempatan untuk Guru Bantu menjadi PNS apabila Presiden berkenan mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Presiden, seperti tertuang pada Pasal 5 ayat 5 PP 56 tahun 2012.

Pada tgl 20 April 2015 Menteri PANRB mengirim surat No. B/1398/M.PAN/04/2015, kepada Gubernur Pemprov DKI perihal pengangkatan Guru Bantu DKI menjadi CPNS dan Guru Bantu yang akan diangkat menjadi CPNS harus memenuhi kriteria adalah sebagai berikut :
a.       Berusia serendah-rendahnya 19 tahun dan setinggi-tingginya 46 tahun, pada tanggal 1 Januari 2005.
b.      Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1) pada saat pengangkatan, dibuktikan dengan izajah yang bersangkutan.
c.       Mata ajar/bidang studi/guru kelas sesuai dengan ijazah/sertifikasi yang dimiliki.
d.      Mengajar sebagai guru terus menerus, dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK), Surat Keterangan Mengajar yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
e.      Mengikuti Tes Kompetensi Dasar (TKD).

Surat tersebut diatas sudah melampaui batas kewenangan seorang menteri, sebab sudah tidak ada peraturan pemerintah yang memperbolehkan pengangkatan honorer menjadi PNS,  karena menurut ketentuan  PP 56 batas akhir pengangkatan honorer menjadi PNS adalah tahun 2014, artinya surat tersebut sudah melanggar PP 56 tahun 2012 karena dikeluarkan April 2015. Guru Bantu dapat diproses menjadi CPNS hanya dengan KEPUTUSAN PRESIDEN.

Dengan demikian, seluruh prosedur dan mekanisme pengangkatan Guru Bantu menjadi CPNS adalah cacat hukum, sebab dilaksanakan berdasarkan surat Menteri PANRB yang cacat hukum. Artinya seluruh SK CPNS Guru Bantu DKI juga cacat hukum.


Direktur Eksekutif EDC

Drs. Antonius Manurung

Minggu, 07 Mei 2017

EDC : 5000 CPNS GB DKI dan Kadis Pendidikan DKI berpotensi jadi "TERSANGKA"

Salam Pendidikan,

Almarhumah mantan Kepala Inspektorat Pemprov DKI pernah memberikan nasehat ; Jika  EDC membongkar penyimpangan pengangkatan GB menjadi CPNS berarti EDC TIDAK IKLAS membantu GB menjadi CPNS. Nasehat itulah yang menyebabkan EDC menahan diri, dan tidak berusaha mengganggu proses pengangkatan GB DKI menjadi CPNS, nasehat itu juga jelas menunjukkan bahwa memang terjadi penyimpangan-penyimpangan pada proses pengangkatan GB DKI menjadi CPNS.

Pertemuan Kepala BKD DKI, Sekretaris PGRI DKI dan Elis Sukmawaty dkk (Relawan Jokowi-Ahok Pilkada DKI 2012) dengan Presiden Jokowi pada tanggal 21 Maret 2017 di Istana Negara menjadi salah satu pemicu munculnya wacana somasi untuk AHOK. EDC menduga bahwa pertemuan tersebut dilakukan hanya untuk mencari “Dukungan Politik Jokowi” pada Pilkada DKI 2017, sebab tidak ada niat Kepala BKD DKI untuk mencari solusi terhadap ratusan GB DKI yang tidak diproses menjadi CPNS.

Penyebab utama munculnya wacana somasi adalah Undangan Syukuran GB DKI tangal 20 Mei 2017 di masjid At’tin TMII dengan iuaran Rp. 350.000/GB. Kegiatan tersebut kurang pantas dilakukan pada saat nasib ratusan GB terkatung-katung, dan kutipan-kutipan seperti inilah penyebab EDC tidak sejalan dengan Elis Sukmawati dkk, sebab Elis Sukmawaty “Terlalu Sering” melakukan kutipan-kutipan untuk kegiatan tertentu dengan memanfaatkan nama “Relawan Jokowi”.

Berikut draf somasi yang akan dikirimkan untuk AHOK ;

Nomor :   /EDC/V/2017                                                                 Jakarta,  Mei 2017
Perihal  :  Somasi/peringatan                                                     Kepada Yth :
1.       Gubernur Pemprov DKI
2.       Kepala BKD DKI
3.       Kepala Dinas Pendidikan DKI
Dengan hormat,

Education Development Community adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang teregister pada Akte Notaris Mena Trini, SH, bertindak atas nama lembaga dan anggota peserta program Guru Bantu Kementerian Pendidikan Nasional, selanjutnya disebut Guru Bantu DKI (GB DKI) ;

Nama                   : Drs. Antonius Manurung
NIGB                     : 090105413
Pendidikan         : Sarjana Pendidikan
Alamat                 : Cluster Heliconia Blok H/H24 Legok Tangerang

Sebagai peserta program Guru Bantu DKI, saya dan ratusan GB DKI lainnya telah dirugikan dan tidak dapat diproses menjadi CPNS akibat kelalaian dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 263, 266 dan 267 KUHAP tentang Pemalsuan Surat/Dokumen yang dilakukan oleh Suku Dinas Pendidikan DKI. Dokumen tersebut adalah Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Guru Bantu DKI pada tahun 2014. SPK tersebut adalah ASPAL (dokumen palsu), sebab masa berlaku SPK GB DKI adalah tahun 2008.

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah dilakukan adalah sebagai berikut ;
1.       Bahwa Gubernur Pemprov DKI telah mengeluarkan SK CPNS  tahap pertama dan tahap kedua untuk quota GB DKI, dimana dasar dari diprosesnya GB DKI menjadi CPNS adalah dengan menggunakan SPK ASPAL.
2.       Bahwa Kepala BKD telah menggunakan SPK ASPAL (Dokumen Palsu), sebagai dasar GB DKI mengikuti CAT yang diadakan oleh Kementerian PANRB 2015.
3.       Bahwa Suku Dinas Pendidikan DKI telah mengeluarkan Surat Perjanjian Kerja untuk GB DKI (SPK ASPAL) pada tahun 2014, dimana SPK GB DKI sudah berakhir tahun 2008.
4.       Bahwa Kepala Dinas Pendidikan DKI telah melakukan penyimpangan penggunaan APBD DKI Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dengan memberikan “Dana Hibah” kepada GB DKI yang sudah ditetapkan jadi CPNS.
5.       Bahwa penggangkatan sekitar 5000 GB DKI menjadi CPNS adalah perbuatan melanggar hukum karena tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan UU ASN Nomor 5 tahun 2014 ; tentang batas usia maksimum 35 tahun, ijazah tidak linier dan tidak berdasarkan kebutuhan.
6.       Bahwa pengangkatan sekitar 5000 GB DKI  menjadi CPNS adalah perbuatan melanggar hukum, sebab GB DKI adalah tenaga honorer Kementerian Pendidikan yang statusnya Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) melalui verifikasi QA yang dilaksanakan oleh KemenPANRB.

Untuk itu melalui somasi ini, saya mengharapkan :
1.       Gubernur Pemprov DKI mencabut SK CPNS Nomor ; 1338 Tahun 2016 tentang pemberkasan 1694 Calon Pegawai Negeri Sipil formasi Guru Bantu Tahun Anggaran 2016 dan seluruh SK tentang  pengangkatan Guru Bantu menjadi CPNS.
2.       Kepala BKD dan Dinas Pendidikan DKI menghentikan sementara seluruh proses pengangkatan Guru Bantu DKI menjadi CPNS.
3.       Gubernur Pemprov DKI, Kepala BKD dan Dinas Pendidikan DKI mencari solusi dan jalan keluar agar saya dan sekitar 700 GB DKI dapat mengikuti CAT.

Demikian surat Somasi/Peringatan ini disampaikan, saya berharap ada komunikasi serta niat baik Pemprov DKI untuk mencari solusi, dan apabila harapan kami tidak dipenuhi seminggu (7 hari) setelah surat ini diterima, maka saya akan melakukan segala  upaya hukum ke MK dan PTUN, serta akan melakukan upaya dukungan politik melalui media online dan media sosial.

Pada poin 4 draf somasi tersebut ; Kepala Dinas Pendidikan melakukan penyimpangan APBD DKI Ta. 2015 dan 2016 dengan menyalurkan “Dana Hibah” untuk GB DKI yang sudah berstatus CPNS. Pemberian hibah untuk CPNS adalah pelanggaran Pasal 12B UU KPK No. 20 tahun 2001 tentang “Gratifikasi”. Yang berpotensi jadi tersangka pada kasus tersebut  adalah Kadis Pendidikan DKI sebagai penyalur dana hibah, Sekretaris PGRI DKI sebagai pemberi rekomendasi dan 5000 GB DKI yang sudah CPNS sebagai penerima hibah.

EDC mohon maaf apabila somasi tersebut berakibat buruk pada proses pengangkatan 5000 GB yang sudah berstatus CPNS. EDC menginginkan pengangkatan GB jadi CPNS tidak hanya merujuk pada political will presiden Jokowi, namun harus merujuk pada semua  peraturan dan perundang-undangan  yang berlaku. EDC menyayangkan lemahnya pemahaman birokrasi terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, hal ini disebabkan “Tekanan Politik” yang selalu dilakukan orang-orang yang selalu membawa nama “Relawan Jokowi”.


Salam Guru Bantu
Direktur Eksekutif EDC,
Drs. Antonius Manurung

NIGB : 090105413

Selasa, 02 Mei 2017

EDC : AHOK "Hianati" JOKOWI

EDC : AHOK “Hianati” JOKOWI

Salam Pendidikan,
Tidak dapat dipungkiri bahwa penyelesaian masalah pengangkatan Guru Bantu DKI (GB DKI) menjadi CPNS merupakan “Political Will Jokowi”, artinya kemauan politik Jokowi semasa menjabat Gubernur DKI. Hal ini ditunjukkan dengan surat Gubernur DKI (Jokowi) untuk Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian PANRB untuk menyelesaikan masalah GB DKI.

Dari sekitar 5700 GB DKI, hanya 5000 yang diproses jadi CPNS, terdapat sekitar 700 GB tidak dapat diproses menjadi CPNS. Hal ini terjadi karena kesalahan fatal yang dilakukan Dinas Pendidikan dan BKD DKI, bahkan kesalahan fatal tersebut dapat berakibat buruk terhadap SK CPNS yang sudah dikeluarkan BKD DKI, karena SK tersebut adalah “CACAT HUKUM”.

Jokowi menginginkan seluruh honorer Kemdiknas yang bekerja di sekolah swasta di Pemrov DKI (GB DKI) dapat diproses menjadi CPNS, artinya seluruh GB DKI yang memiliki SK Kemdiknas. Namun pada kenyataannya Dinas Pendidikan menjadikan Surat SPK ASPAL tersebut sebagai dasar GB DKI mengikuti CAT yang diadakan Kementerian PANRB. Kenapa disebut SPK ASPAL?, karena GB DKI sudah tidak punya SPK sejak tahun 2009.

 Aswar Abubakar Mantan Menteri PANRB  menyatakan bahwa CAT yang dilakukan oleh Kementerian PANRB bukan untuk “Proses Seleksi”, namun untuk membagi quota pengangkatan GB DKI menjadi CPNS dalam 3 tahun (2015 s/d 2017). Jadi kursi CPNS untuk GB DKI adalah sebenarnya 5700, namun karena yang mengikuti CAT  5000, maka hanya 5000 yang diproses menjadi CPNS, sehingga masih tersisa 700 kursi GB yang tidak dimanfaatkan. Artinya 700 GB tidak diproses menjadi CPNS karena tidak menggunakan “SPK PALSU”.

EDC pernah berkirim surat ke Gubernur AHOK agar mencari solusi untuk GB DKI yang tidak ikut CAT, namun AHOK tidak menanggapi serius. Bagi EDC AHOK telah menghianati JOKOWI, karena menelantarkan nasib 700 GB DKI, sebab Jokowi telah berjanji untuk menyelesaikan masalah pengangkatan CPNS untuk seluruh GB DKI.

Bukannya menyelesaikan pengangkatan GB DKI yang tertinggal, AHOK malah memanfaatkan GB DKI yang sudah CPNS dan Pejabat DKI untuk “Kampanye Terselubung”; Berikut beberapa fakta yang dihimpun oleh EDC.
1.       Kepala BKD DKI (Agus Suradika), GB yang sudah CPNS (Elis Sukmawati dkk), sekretaris PGRI DKI bertemu dengan Presiden Jokowi pada tanggal 21 Maret 2017 di Istana Negara. EDC menduga AHOK  mengutus Kepala BKD DKI dan GB yang sudah CPNS bertemu dengan Presiden Jokowi untuk tujuan mendapat “Dukungan Politik Jokowi” pada Pilkada DKI 2017.
2.       Kasi Pendidik Dinas Pendidikan DKI (Amin Fatkhurrohman) mengadakan pertemuan di Aula Nyi Ageng Serang Kuningan Jaksel pada tanggal 30 Maret 2017 dengan agenda “Pengarahan Pemberkasan GB tahap 3”. Amin Fatkhurrohman jelas-jelas sudah melakukan “Kampanye Terselubung”, karena SK Formasi CPNS tahun 2017 baru ditandatangani Plt. Gubernur DKI pada tanggal 7 April 2017. EDC menduga AHOK memanfaatkan Amin Fatkhurrohman untuk menyampaikan “Pesan” kepada GB DKI, tiga minggu sebelum pencoblosan.
3.       Saripah Eviana (Guru TK Panca Putra Kalisari) mengatasnamakan Forum guru swasta dan honorer DKI  pada tanggal 26 Maret 2017 memberikan dukungan politik kepada pasangan AHOK-DJAROT (tribunnews.com). Saripah Eviana adalah kader PDIP dan bahkan pernah jadi Caleg pada Pileg tahun 2009. EDC menduga AHOK memanfaatkan Sarifah Eviana untuk mendapat dukungan dari honorer yang sudah mendapat SK CPNS.

Bukan hanya AHOK yang menghianati JOKOWI, namun GB DKI yang sudah CPNS juga menghianati 700 GB yang belum CAT. Hal ini terlihat dari undangan syukuran yang akan dilakukan di Masjid At’tin TMII pada tanggal 20 Mei yang akan datang, kegiatan tersebut dilakukan dengan iuran 350.000/ GB. Rasanya kurang pantas mengadakan acara syukuran, pada saat nasib 700 GB terkatung-katung. Mau diapakan uang miliaran itu, mau bangun rumah?

Education Development Community (EDC) adalah lembaga yang memberikan “Advokasi” kepada GB DKI. Melihat terlantarnya 700 GB yang belum CAT, dengan terpaksa EDC akan menggunakan upanya hukum dengan memberikan “SOMASI” kepada Gubernur AHOK, dan apabila Somasi tersebut tidak ditanggapi akan dilanjutkan dengan upaya hukum ke PTUN dan MK, serta upaya politik sehingga akan menimbulkan “Kegaduhan” secara nasional, karena saat ini bertepatan dengan rencana Revisi UU ASN.

EDC mohon maaf kepada seluruh GB yang sudah CPNS, karena upaya hukum tersebut dapat menyebabkan dicabutnya SK CPNS, karena SK tersebut akan terbukti “CACAT HUKUM”. EDC dapat membuktikan “AKAL-AKALAN” yang digunakan oleh BKD DKI dengan “Minta Kursi CPNS dari Kementerian PANRB”. Surat perjanjian untuk mengikuti perkuliahan merupakan bukti bahwa GB DKI tidak memenuhi administrasi untuk diangkat jadi PNS, dan masih banyak fakta lain yang akan diajukan sebagai bukti “Penyimpangan” proses pengangkatan GB menjadi PNS.

Salam Guru Bantu
Direktur Eksekutif EDC,


Drs. Antonius Manurung

NIGB : 090105413

Jumat, 03 Juli 2015

EDC: JOKOWI Tak Pernah "Ingkar Janji"

Salam Pendidikan,

Terpilihnya Jokowi sebagai Gubernur DKI membuka “Harapan Baru” bagi  perjuangan GB DKI untuk diangkat jadi CPNS, namun begitu Jokowi mencalonkan diri sebagai CAPRES banyak GB DKI yang merasa “Pisimis” dengan janji yang pernah dinyatakan oleh Jokowi tentang kursi CPNS untuk GB DKI.

Pada saat GB DKI banyak yang kurang percaya, EDC tetap percaya bahwa JOKOWI tidak akan ingkar janji, sebab ANTONIUSEDClah  yang menyampaikan langsung tentang permasalahan GB DKI kepada JOKOWI sewaktu menjabat Gubernur DKI. EDC melihat langsung “Respon Jokowi” ketika menerima  surat MENDIKNAS dan MENPAN RB adalah ; “Cek surat ini, bila benar silahkan tindakjanjuti dan proses Guru Bantu jadi CPNS”, begitulah perintah Jokowi kepada Kepala BKD waktu itu.

Inilah  “Titik Terang” Jokowi yakin bahwa GB DKI memang masih dapat diproses menjadi PNS, dan inilah dasarnya dibeberapa pertemuan  Jokowi tidak ragu benjanji memperjuangkan GB menjadi PNS walaupun beliau sudah jadi Presiden RI.

Setelah situasi politik mulai terkendali Jokowi mewujudkan janjinya dengan bertemu dengan Menpan R&B dan Gubernur DKI. Pertemuan tersebut  yang mendasari Menpan R&B  untuk  mengeluarkan surat tanggal 20 April 2015 No.B/1398/M.PAN-RB/04/2015 tentang Guru Bantu DKI Jakarta.


Surat Menpan RB tersebut  juga  yang menjadi “Dasar pengangkatan GB DKI menjadi PNS sampai tahun 2017”. Tentang berapa jumlah yang diangkat tahun ini merupakan kewenangan Pemprov DKI, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan pegawai dan anggaran yang dimiliki oleh Pemprov DKI.

EDC mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. JOKO WIDODO atas konsistensi dan komitmen serta telah  memenuhi janjinya  memperjuangkan seluruh GB DKI menjadi CPNS. EDC juga mengharapkan agar seluruh GB DKI tetap SOLID, Satu Tekad, Satu Niat menjadi PNS, sebab proses masih panjang.

Kemdikbud Mengakui Eksistensi Forkom Guru Bantu DKI


Pada hari senin,  tanggal 29 Juni 2015 Kemendikbud mengadakan  kegiatan “Koordinasi dan Silahturahmi dalam Rangka Tata Kelola Guru”. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Mendikbud dan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan.

Dari 41 organisasi guru dan pemerhati pendidikan yang diundang pada acara tersebut, salah satunya adalah organisasi guru bantu DKI yaitu “FORKOM GURU BANTU DKI” yang diketuai oleh Drs. Antonius Manurung.


Yang paling menarik adalah undangan  disampaikan langsung melalui email oleh staf Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, dan hal ini menunjukkan bahwa satu-satunya organisasi GB DKI yang diakui oleh Kemdikbud adalah FORKOM GURU BANTU DKI.

Pernyataan  penting  yang disampaikan oleh Mendikbud adalah “Bukan apa yang pernah kita lakukan dalam hal  tata kelola guru, tetapi apa yang sudah kita hasilkan dalam memperjuangkan tata kelola  guru”. Dan pernyataan tersebut merupakan bentuk pengakuan  Kemendikbud terhadap perjuangan FORKOM GURU BANTU DKI yang telah berhasil memperjuangkan nasib GB DKI.

Kamis, 15 Januari 2015

EDC ; Kunci Penyelesaian GB DKI Ada di APBD DKI 2015

Salam Pendidikan,

Pengangkatan CPNS melalui tenaga honorer merupakan “Persoalan Nasional”, banyak masalah timbul yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah, salah satunya adalah masalah Tenaga Honorer Kemdiknas yang diperbantukan bekerja disekolah swasta.

Lahirnya UU ASN, artinya pemerintah menghentikan penerimaan CPNS melalui jalur honorer, dan sebagai “Kompensasinya” tenaga honorer yang belum terakomodir menjadi PNS diberi “RUANG” untuk  diproses menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan status kepegawaian Non PNS.

Bagaimana Dengan Guru Bantu DKI?

Menyikapi Lahirnya UU ASN dan menyikapi adanya keinginan Pemprov DKI untuk mengangkat GB DKI menjadi CPNSD(Calon PNS Daerah), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pemilik tenaga honorer menyerahkan penyelesaian GB DKI kepada Pemerintah Daerah. Hal tersebut dituangkan pada Permendikbud 141 tahun 2014.

Keseriusan Pemprov DKI menyelesaikan masalah GB DKI ditunjukkan dengan beberapa kali berkirim surat ke Kemdikbud, dan Gubernur AHOK juga menyatakan akan menindaklanjuti surat Kemen PANRB yang isinya tentang penyelesaian tenaga honorer.

Bagaimana Bentuk Penyelesaiannya ?

Sampai sekarang Pemprov DKI belum mengeluarkan “Kebijakan” yang dituangkan dalam bentuk Peraturan atau Regulasi bentuk lain dalam menyelesaiakan masalah pengangkatan GB DKI menjadi PNS. Keseriusan Pemprov DKI menyelesaikan GB DKI masih dalam bentuk “SURAT” dan “Pernyataan-pernyataan” yang disampaikan oleh Jokowi (Mantan Gubernur DKI), maupun AHOK sebagai Gubernur Pemprov DKI.

Tahun 2014 Kepala BKD DKI selalu menyatakan bahwa  saat ini Pemprov DKI “SEDANG MERANCANG” Peraturan/Regulasi bentuk lain yang berisi tentang ; Bagaimana  Juklak/Juknis untuk mengangkat GB menjadi PNS?, Berapa GB yang diakomodir menjadi PNS?, GB yang tidak diproses menjadi PNS mau diapakan?.

Apa Indikasi Pemprov DKI Akan Mengangkat GB Menjadi PNS?

Minggu kedua Januari 2015 Pemprov DKI mengajukan pengesahan  RAPBD  DKI kepada DPRD DKI, pengesahan itu diperlukan agar seluruh penyenggaraan Pemprov DKI terencana dan mendapat anggaran pembiayaan.

Seluruh kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tertuang pada APBD, jadi untuk melihat apakah Pemprov DKI akan mengangkat Guru Bantu menjadi PNS bisa dilihat dari besarnya anggaran yang dibutuhkan BKD untuk proses pengangkatan CPNS dan besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pembiayaan pegawai. Apabila anggaran tahun 2014 hampir sama dengan tahun 2015 untuk SKPD Dinas Pendidikan dan BKD DKI, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemprov DKI belum akan menganggat GB DKI menjadi PNS.

Menurut informasi DPRD DKI akan mengesahkan APBD DKI 2015 paling lambat bulan Februari 2015, itulah sebabnya EDC menyarankan agar GB DKI melaksanakan AKSI DEMO di depan Balaikota dan di depan Istana Negara, hal tersebut untuk mengantisipasi agar jangan sampai APBD DKI disahkan dan didalamnya tidak terdapat anggaran penyelesaian masalah GB DKI.

AKSI DEMO lebih efektif menyampaikan “TUNTUTAN”, namun cara lain juga dapat ditempuh apabila sulit merealisasikannya, misalnya dengan berkirim “SURAT PENGADUAN” ke Presiden dan Gubernur tentang masalah pengangkatan GB DKI menjadi PNS. Semakin banyak GB yang berkirim surat semakin efektif “PESAN” yang akan disampaikan.

Alamat surat untuk PRESIDEN Jl. Merdeka Utara Jakarta Pusat, sedangkan untuk GUBERNUR Jl. Merdeka Selatan Jakarta Pusat. Surat berisi tentang "KEINGINAN GB UNTUK SEGERA DIANGKAT JADI PNS"  sesuai dengan JANJI yang pernah disampaikan oleh Gubernur dan Presiden Jokowi. Agar isi surat lebih terarah dan pesan yang akan disampaikan tercapai DRAF SURAT dibicarakan dengan komunitas sesama GB DKI, disinilah dibutuhkan komunitas-komunitas yang berjuang untuk mewujudkan seluruh GB DKI menjadi PNS.

SENTILAN EDC kepada kelompok TERTENTU selama ini, hanya untuk MENYADARKAN agar dalam memperjuangkan GB menjadi PNS harus dengan cara-cara yang benar, sebab ada  yang TERLALU EGOIS dengan kelompoknya, dan ada juga mengaku Pengurus Forum namun sering memberikan INFORMASI dan HARAPAN PALSU.

GB DKI juga harus menyadari bahwa banyak Pejabat dilingkungan Pemprov DKI yang “MENGHALANGI” pengangkatan GB DKI menjadi PNS dengan berbagai "CARA" dan berbagai “ALASAN”, misalnya dengan memberikan JANJI dan HARAPAN-HARAPAN PALSU.


Jadi, kunci penyelesaian masalah GB DKI berada di APBD DKI 2015, bila GB DKI tidak mau "BERJUANG" itu artinya GB DKI menerima KEBIJAKAN yang akan dikeluarkan oleh Pemprov DKI, walaupun itu sangat MERUGIKAN GB DKI. 

Tahun 2015 merupakan tahun terakhir untuk memperjuangkan seluruh GB menjadi PNS, sebab pelaksanaan program Guru Bantu akan dihentikan Kemdikbud sesuai dengan PERMEN 141 tahun 2014. EDC mengharapkan agar seluruh GB DKI "BERGANDENG TANGAN" untuk "BERJUANG BERSAMA" dan mennggalkan EGO kelompok masing-masing.



Jumat, 02 Januari 2015

EDC ; GB DKI Merupakan Agenda Penyelesaian Gubernur AHOK

Salam Pendidikan,

Pagi 2 Januari 2015 dilapangan Monas, Gubernur Pemprov DKI Ir. Basuki T. Purnama (AHOK) melantik 6000 pejabat baru dilingkungan Pemprov DKI.

Kepala Dinas Pendidikan Lasro Marbun, termasuk salah satu pejabat yang mengalami “Pergeseran”, beliau mendapat posisi baru sebagai Kepala Inspektorat Pemprov DKI.

Sebagai pengganti Lasro, Gubernur AHOK melantik Arie Budhiman sebagai Kepala Dinas Pendidikan yang baru, sebelumnya Arie Budhiman merupakan Kepala Dinas Parawisata dan Kebudayaan.

Made Karmayoga sebagai mantan Kepala BKD DKI tidak mendapat posisi jabatan setingkat eselon II, beliau diangkat menjadi Tim Pengendali Percepatan Pembangunan.

Menurut informasi yang dihimpun oleh EDC, pada Rapat Pimpinan terakhir bulan Desember 2014 Gubernur AHOK menyatakan bahwa “BKD DKI harus segera menyelesaikan dan menindaklanjuti surat Menpan PANRB tentang masalah tenaga honorer”.

EDC menduga bahwa salah satu alasan “DICOPOTNYA” Pak Made sebagai Kepala BKD DKI karena Pak Made “TERKESAN” memperlambat proses penyelesaian masalah pengangkatan tenaga honorer Guru Bantu menjadi PNS.

Alasan tersebut dikuatkan oleh informasi bahwa Gubernur AHOK menganggap masalah GB DKI merupakan AMANAH dari Jokowi yang harus segera diselesaikan dengan baik.

EDC mengharapkan agar seluruh GB DKI satu hati satu niat untuk memperjuangkan nasib menjadi CPNS, EDC juga menyarankan agar tidak ada lagi kelompok yang mengatasnamakan Forum GB DKI yang melakukan tindakan-tindakan KONYOL.

Berikut analisa EDC tentang beberapa hal KONYOL yang pernah dilakukan oleh GB DKI ;
1. Pendataan dan Pemberkasan Formulir K2 di gedung Yout Center Kampung Melayu.
2. Pendataan dan Pemberkasan melalui online facebook dengan dasar SURAT PALSU dari BKN
3. Komunitas facebook MELECEHKAN peranan PGRI DKI dalam penyaluran dana KESRA untuk GB DKI. (Dana KESRA cair untuk 5426 GB DKI)

Itulah sebabnya EDC menganggap bahwa “Komunitas Facebook” juga merupakan factor penghambat penyelesaian masalah GB DKI, sebab komunitas tersebut sering membuat posting tentang berita yang “Kurang Valid” sehingga menimbulkan kegalauan dikalangan GB DKI.

Kurang kompak dan tidak solidnya GB DKI juga merupakan salah satu faktor sulitnya proses penyelesaian masalah yang dihadapi oleh GB DKI, hal ini sangat berbeda dengan tenaga honorer K2 DKI yang dalam memperjuangkan nasibnya berjuang dengan KOMPAK dan satu SUARA.

Persoalan utama adalah Tidak ada Dasar Regulasi/Peraturan yang mewajibkan Pemprov DKI memproses dan mengangkat GB DKI menjadi CPNS. Itu sebabnya penyelesaian masalah GB DKI dilakukan dengan "KEBIJAKAN".

Permendikbud 141 juga hanya menyerahkan GB DKI kepada Pemprov DKI dan tidak ada Pasal yang mewajibkan Pemprov DKI mengangkat GB menjadi PNS. Pada Pasal lain dinyatakan boleh mengangkat GB menjadi PNS dan ditempatkan disekolah swasta.Yang namanya "KEBIJAKAN" berarti tidak seluruhnya akan diakomodir menjadi PNS.

EDC menyarankan agar seluruh GB DKI  melakukan AKSI DEMO di depan Balaikota dan Istana Presiden, apabila sampai dengan minggu kedua Januari 2015 belum ada PROGRES atau perkembangan penyelesaian masalah GB DKI. Aksi demo tersebut perlu dilakukan agar PRESIDEN JOKOWI mengatahui bahwa persoalan GB DKI belum selesai. Jokowi menyelesaikan masalah "Lumpur Lapindo" dengan KEPRES, Bersediakah Presiden Jokowi menyelesaikan masalah GB DKI dengan KEPRES ??.

EDC mengucapkan selamat Natal 2014 dan tahun Baru 2015, semoga  AGENDA penyelesaian  masalah GB DKI segera diwujudkan  oleh Gubernur Ahok. Salam Jakarta Baru

Selasa, 16 Desember 2014

EDC ; Dalam Pencairan KESRA GB DKI, PGRI Membutuhkan "Surat Permohonan Usulan dan Surat Permohonan Pencairan"

Salam Pendidikan,

Organisasi PGRI DKI merupakan  INISIATOR (Surat No : 406/Um/PGRI/DKI/XX/2013) dalam  menyalurkan Anggaran Pos Hibah untuk Guru Bantu DKI. Dalam hal pencairan, PGRI  membutuhkan “Dua Berkas Surat” yaitu, Permohonan Usulan dan Permohonan Pencairan KESRA GB DKI, berkas tersebut diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran APBD DKI.

Berikut FORMAT Surat yang dibutuhkan PGRI untuk mencairkan KESRA GB DKI ;

FORMAT Surat Usulan

KOP SURAT SEKOLAH

Perihal : Permohonan Usulan Insentif (Kesra) Guru Bantu Tahun 2014
Kepada
Yth      : Ketua PGRI DKI Jakarta
               Jl. TB Simatupang No. 48 A Jagakarsa
               Jakarta Selatan

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :
              Nama                         : 
              Tempat, tanggal lahir : 
              NIGB                         : 
              NUPTK                     : 
              Unit Kerja                 : 
              Alamat Unit Kerja    : 
Mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat berkenan mengajukan usulan insentif (Kesra) guru bantu tahun 2014 kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, mengingat dalam pengabdian dan melaksanakan tugasnya guru bantu sangat membutuhkan perhatian Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kami sangat mengharapkan bantuan dan perhatian Bapak untuk dapat dikabulkan permohonan ini.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan sesungguhnya, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih

                                                                                    Jakarta, 8 Juli 2013

Mengetahui,                                                                Hormat kami,
Kepala Sekolah

FORMAT Surat Pencairan

KOP SURAT SEKOLAH

Perihal : Permohonan Pencairan Insentif (Kesra) Guru Bantu Tahun 2014
Kepada
Yth      : Ketua PGRI DKI Jakarta
               Jl. TB Simatupang No. 48 A Jagakarsa
               Jakarta Selatan

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :
              Nama                         : 
              Tempat, tanggal lahir : 
              NIGB                         : 
              NUPTK                     : 
              Unit Kerja                 : 
              Alamat Unit Kerja    : 
Mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat berkenan mengajukan pencairan  insentif (Kesra) guru bantu tahun 2014 kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, mengingat dana sangat kami harapkan.  Kami sangat mengharapkan bantuan dan perhatian Bapak untuk dapat dikabulkan permohonan ini.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan sesungguhnya, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih



                                                                                    Jakarta, 1 Desember 2014

Mengetahui,                                                                Hormat kami,
Kepala Sekolah

Surat tersebut ditujukan dan dikumpulkan ke PGRI DKI atau kepengurus FORKOM GB DKI diwilayah masing-masing, diantaranya :
GB Barat : Pak Dani/Pak Imam
GB Selatan : Pak Dalbini
GB Utara : Pak Harun
GB Pusat : Bu Arum
GB Jaktim : Bu Elly
Kecamatan Pasar Rebo ; Bu Zahro
Kecamatan Ciracas : Bu Atun
Kecamatan Cipayung : Bu Nina
Kecamatan Kramat Jati : Bu Endang
Kecamatan Makasar : Bu Neneng
Kecamatan Jati Negara ; Bu Nurjanah
Kecamatan Pulo Gadung : Pak Raharjo
Kecamatan Cakung ; Bu Ela
Kecamatan Matraman : Bu Sugiyanti dan Pak kholic

EDC mengharapkan agar GB DKI saling memberikan informasi ke seluruh peserta “Program Guru Bantu DKI”. Perpecahan dan Tidak solidnya GB DKI akan mempersulit proses penyelesaian masalah GB DKI, hal ini disampaikan karena ada kelompok GB yang  “Pemberi Harapan Palsu” (PHP).