EDUCATION DEVELOPMENT COMMUNITY

Selasa, 22 Juli 2014

Ucapan Selamat

Education Development Community
( EDC )

Mengucapkan Selamat Kepada
Ir. Joko Widodo dan Drs. HM. Yusuf Kalla

atas

Penetapan Komisi Pemilihan Umum
( KPU )

Sebagai

Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden TERPILIH
Masa Bhakti 2014-2019
Ditetapkan Pada Tanggal 22 Juli 2014

Semoga

Bapak Ir. Joko Widodo-Drs. Yusuf Kalla Tetap AMANAH 
dan Memperhatikan Nasib Guru Bantu DKI

Direktur Eksekutif
Drs. Antonius Sathahi Manurung

Rabu, 09 Juli 2014

Ucapan Selamat


EDC

Education Development Community
Mengucapkan Selamat atas  Kemenangan
Jokowi-JK Pada Pilpres 9 Juli 2014

Versi Quick Count

Kami Merupakan Komunitas TENAGA PENDIDIK
Kami Merupakan Bagian Dari REVOLUSI MENTAL JOKOWI-JK

Semoga

Kemenangan JOKOWI-JK
Mewujudkan Harapan dan Impian Seluruh Guru Bantu DKI
Dapat Diangkat Menjadi PNS

Direktur Eksekutif
Drs. Antonius Sathahi Manurung

Senin, 07 Juli 2014

EDC ; Guru Bantu DKI "Bermasalah"!!

Salam Pendidikan,

Lahirnya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), merupakan jawaban dari carut-marutnya sistim birokrasi, kinerja birokrasi, mekanisme penerimaan pegawai (PNS), dan termasuk untuk menyelesaikan 11 ribu honorer K1 “BERMASALAH” dan ratusan ribu K2 yang tidak terakomodir menjadi CPNS.

Persoalan mendasar GB DKI adalah Kemdikbud sebagai pemilik tenaga honorer, tidak mempunyai  instansi/lembaga  untuk menampung tempat dinas/tugas apabila GB DKI direkomendasi menjadi CPNS, makanya sempat ada wacana GB DKI diproses menjadi CPNS dan ditempatkan didesa tertinggal serta  pulau-pulau terluar. Jadi permasalahannya bukan karena GB DKI bekerja di sekolah swasta, akan tetapi karena tidak ada instansi negeri untuk menampung tempat dinas/kerja.

Itulah sebabnya Kemdikbud tahun 2006 menyerahkan GB DKI kepada Pemprov DKI, agar bersedia merekomendasi menjadi PNSD, akan tetapi Gubernur Pemprov DKI pada masa itu  “TIDAK BERSEDIA” dengan alasan masih banyak Honorer Daerah (HONDA) yang belum terakomodir menjadi PNSD. Kemdikbud tidak dapak memaksa, hanya menyerahkan dan menyarankan, sebab pengangkatan seorang CPNSD merupakan kewenangan dan  tanggungjawab Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah).

CPNSD adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang direkomendasi oleh Pemerintah Daerah, sedangkan CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang direkomendasi oleh Kementerian/Lembaga Negara Tingkat Pusat.

Saat ini Pemprov DKI sudah bersedia menyelesaikan permasalahan GB DKI, melalui 3 surat yang dikirimkan kepada Kementerian PANRB, dan surat tersebutlah yang menjadi rujukan Kementerian PANRB, sehingga  Bapak Azwar Abubakar sebagai Menteri PANRB pada tanggal 26 Februari 2014 menyatakan “BERSEDIA MEMBERIKAN KUNSI PNS UNTUK GB DKI”.

Direktur EDC pernah menyelesaikan permasalahan PT. Agricinal dengan 1000 Kepala Keluarga PETANI PLASMA SAWIT di Bengkulu Utara, melalui Organisasi Masyarakat Penegak Amanat Rakyat Indonesia (GAKARI), tanpa bertemu dengan seluruh petani dan tanpa kutipan sepeserpun.

Direktur EDC ingin mengulang kesuksesan tersebut dengan memperjuangkan seluruh peserta GB DKI dapat diproses menjadi PNS, dan perjuangan sudah hampir TUNTAS, akan tapi DIGANGGU oleh Guru Bantu sendiri.

Ratusan kali AKSI DEMO sudah dilakukan oleh GB DKI yang dipimpin oleh SYARIFAH EFIANA, akan tetapi tidak menemukan SOLUSI, dan bahkan AKSI DEMO terakhir dilakukan oleh SYARIFAH EFIANA bersama IING SODIKUN bulan Juni 2014, dan kegiatan tersebut dengan BANGGANYA dishare ke media social Facebook. Apa seperti itu memperjuangkan dan menyelesaikan permasalahan Guru Bantu DKI ????

GB DKI itu BERMASALAH, dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dibutuhkan KOMUNIKASI serta  DIALOG dengan PEJABAT yang BERWEWENANG. AKsi Demo perlu dilakukan pada saat dan moment yang tepat.

Aksi Demo GB DKI tanggal 13 Maret 2014 yang dimotori oleh SYARIFAH EFIANA di depan Balaikota merupakan “ TINDAKAN BLUNDER”, karena saat ini Pemprov DKI sudah MEMBUKA PINTU untuk proses penyelesaian. Akibat aksi demo tersebut Pejabat di lingkungan Pemprov DKI mulai ALERGI dengan komunitas-komunitas yang mengatasnamakan Guru Bantu DKI.

Dari fakta-fakta tersebut diatas, EDC menyimpulkan bahwa SYARIFAH EFIANA  tidak mengerti tentang Peraturan Honorer, tidak mengerti permasalahan GB DKI dan tidak mengerti  cara memperjuangkan seluruh GB DKI agar dapat diproses menjadi PNS. Dan SYARIFAH EFIANA hanya memnjadikan GB DKI sebagai “KOMODITAS POLITIK”, terbukti dengan ratusan kali melakukan aksi demo,  tanpa membuahkan SOLUSI penyelesaian.

Masih ada sekitar 20-30 % GB DKI yang mengikuti langkah dan cara berjuang SYARIFAH EFIANA, dan itu akan MENGGANGGU proses penyelesaian permasalahan GB DKI.

KITA adalah PERUBAHAN… KITA adalah GB DKI yang ingin merubah masa depan dengan status PNS… JOKOWI ingin melakukan REVOLUSI MENTAL melalui PENDIDIKAN…GB DKI merupakan bagian dari REVOLUSI MENTAL JOKOWI!!!..

Senin, 30 Juni 2014

EDC ; PGRI DKI Salurkan Dana Hibah Untuk Guru Bantu

Salam Pendidikan,

PGRI DKI sebagai organisasi guru memberikan perhatian terhadap permasalahan Peserta Program Guru Bantu Kemdikbud yang ditugaskan mengajar disekolah swasta dilingkungan Pemprov DKI. Salah satu bentuk perhatian PGRI DKI ditunjukkan dengan memberikan rekomendasi  agar peserta Guru Bantu DKI menerima “Tunjangan Kesra” melalui Pos Dana Hibah APBD DKI 2014.

EDC mendapat  informasi bahwa DISDIK Pemprov DKI sudah menyetujui Dana Hibah disalurkan untuk peserta GB DKI, mekanisme penyalurannya merupakan tanggung jawab PGRI DKI, demikian dikatakan sumber  informasi tersebut  tanpa menyebut jumlah besarnya dana yang akan disalurkan.

EDC juga telah melakukan konfirmasi tentang informasi tersebut kepada salah seorang  pengurus PGRI DKI dikantornya  Jl. TB. Simatupang (Lenteng Agung). Salah seorang pengurus PGRI DKI  membenarkan bahwa PGRI DKI memberikan rekomendasi agar peserta program Guru Bantu DKI menerima “Tunjangan Kesra”, data  paling lambat sudah harus masuk RABU tanggal 2 Juli, demikian disampaikan pengurus PGRI tersebut.  Dia juga membenarkan bahwa  mekanisme PENGUMPULAN DATA sudah berkordinasi dengan pengurus  FORKOM GB DKI.

EDC mengharapkan agar seluruh GB DKI mengumpulkan data yang dibutuhkan sebagai syarat pencairan “Tunjangan Kesra”  sebab apabila tidak mengumpulkan data,  PGRI DKI tidak bersedia memberikan rekomendasi, hal ini berhubungan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran APBD DKI.

Masih banyak  peserta GB DKI yang kurang memahami situasi dan permasalahan tentang proses penyelesaian  GB DKI, hal inilah yang dimanfaatkan oleh Sarifah Efiana (BUNDA EFI) dan membawa-bawa permasalahan Guru Bantu ke RANAH POLITIK. Sarifah Efiana  kurang memahami tentang peraturan dan mekanisme pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS, Sarifah Efiana juga kurang memahami bagaimana cara memperjuangkan seluruh GB DKI agar dapat diangkat menjadi PNS. Orang-orang  yang digunakan Sarifah Efiana untuk MENGHASUT dengan memberikan informasi yang kurang mendasar kepada Guru Bantu, diantaranya adalah Pak Eddy dan Pak Gaol.

Pak EDDY ; Masih sering membantu Sarifah Efiana melakukan kegiatan yang sifatnya memperkeruh permasalahan GB DKI, dan mengaku sebagai Ketua Forum GB DKI Jakarta Selatan, pada hal statusnya saat  ini sudah menjadi PNS dilingkungan Pemprov DKI.

Pak GAOL ; Merupakan Kepala Sekolah salah satu unit sekolah di PSKD Slamet Riyadi, Pak GAOL sering memberikan fasilitas kepada Sarifah Efiana untuk melakukan kegiatan yang sifatnya MEMPERKERUH PERMASALAHAN. Pimpinan EDC pernah menyarankan agar Pak GAOL mempertemukan SARIFAH EFIANA dengan Ketua FORKOM GB DKI untuk tujuan menyamakan persepsi memperjuangkan seluruh GB DKI menjadi PNS, akan tetapi Pak GAOL tidak pernah menindaklanjutinya.

EDC tidak ingin GB DKI menjadi KORBAN KESERAKAHAN SARIFAH EFIANA, untuk itu diharapkan agar peserta Guru Bantu yang sudah memahami situasi,  memberikan informasi dan pencerahan kepada GB  DKI yang belum paham.

EDC telah berhasil menyakinkan Gubernur Jokowi, bahwa GB DKI masih dapat diproses menjadi PNS, dan itu sudah ditindaklanjuti oleh Gubernur Jokowi dengan bertemu dan berkirim surat kepada MENPAN untuk menyelesaikan permasalahan GB DKI. Karena saat ini penerimaan PNS melalui jalur honorer sudah tutup, maka dibutuhkan regulasi baru sebagai dasar penyelesaian dan pengangkatan GB DKI menjadi PNS. Hal itu sudah disanggupi dan dinyatakan oleh MENPAN pada tanggal 26 Februari 2014.

EDC selalu berkoordinasi dengan DISDIK dan BKD DKI dalam proses penyelesaian permasalahan GB DKI, dan semua informasi yang diposting pada media online ANTONIUSEDC, merupakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Mari KITA berjuang bersama, satukan tekad, buladkan niat untuk mewujudkan seluruh GB DKI dapat diangkat menjadi PNS. JOKOWI dan EDC mempunyai filosofi hidup yang sama, yaitu bertujuan ingin MEMANUSIAKAN MANUSIA...

Kamis, 26 Juni 2014

EDC ; Pencairan Tunjangan KESRA GB DKI di Rekomendasi oleh PGRI DKI

Salam Pendidikan,

Pada awal penyelenggaraan program guru bantu, Kemdikbud menyerahkan pembinaan peserta program Guru Bantu  kepada LPMP DKI. Dua tahun terakhir pembinaan terhadap peserta program guru bantu dialihkan ke Direktorat Jenderal (Dirjen), sesuai dengan tingkatan sekolah tempat bertugas (Dirjen FAUD,Dirjen DIKDAS dan Dirjen DIKMEN).

Pada masa kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo, Pemprov DKI  menyediakan pos anggaran hibah pada APBD DKI, anggaran tersebut diberikan kepada masyarakat, lembaga, organisasi atau yayasan dan disalurkan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD). Dinas Pendidikan DKI sebagai salah satu SKPD dilingkungan Pemprov DKI, memberikan anggaran Dana Hibah tersebut kepada  peserta GB DKI melalui hubungan antara lembaga dengan LPMP DKI. Dengan kata lain Tunjangan Kesra  melalui Pos Dana Hibah tersebut diberikan kepada GB DKI dengan Rekomendasi LPMP DKI.

Tahun lalu Tunjangan Kesra GB DKI hampir tidak dapat dicairkan (Pos Dana Hibah APBD DKI 2013), hal itu disebabkan karena tidak ada lembaga yang memberikan rekomendasi. Untung ada Pak Adi  yang bersedia memberi  “JAMINAN” dan menandatangani pencairan Dana Hibah tersebut, Pak Adi merupakan Sekretaris PGRI DKI (Tanjung Barat).

Ternyata penyaluran Tunjangan Kesra tersebut menimbulkan masalah (Temuan BPK), sebab Kesra tersebut dicairkan hanya dengan tanda tangan Sekretaris PGRI DKI, tanpa disertai dengan berkas-berkas  (Data GB) sebagai bukti fisik untuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Kemaren, Pengurus FORKOM GB DKI telah melakukan pertemuan dengan PGRI DKI dalam rangka membicarakan permasalahan penyaluran Tunjangan Kesra tersebut. Pada prinsipnya  PGRI DKI masih bersedia memberikan rekomendasi pencairan, asalkan disertai dengan data-data sebagai syarat pencairan dan untuk pertanggungjawaban.


Pada akhirnya juga disepakati bentuk baku format data, dan PGRI DKI menyerahkan  mekanisme pengumpulan data tersebut  kepada pengurus FORKOM GB DKI, sebab PGRI DKI kekurangan  staf administrasi untuk mengurusi  data-data  GB DKI.

FORKOM GB DKI merupakan satu-satunya organisasi atau forum GB DKI yang diakui oleh Dinas Pendidikan dan  PGRI DKI, untuk itu diharapkan kepada seluruh GB DKI berjuang bersama dalam satu organisasi sehingga tujuan perjuangan menjadi PNS dapat terwujud.

Pemberitahuan dan FORMAT DATA akan diposting pada blog “forkomgurubantudki.blogspot.com”, dan data dikumpulkan kepada Pengurus FORKOM GB DKI diwilayah masing-masing; GB Selatan Pak Dalbini, GB Barat Pak Dani/Pak Imam, GB Jakut Pak Harun, GB Jakpus Bu Arum, GB Jaktim Kecamatan Pasar Rebo Bu Zahro, Kecamatan Ciracas Bu Atun, Cipayung Bu Nina, Kramat Jati Bu Endang, Makasar Bu Neneng, Jati Negara Bu Nurjanah, Pulo Gadung Pak Raharjo, Cakung Bu Ela, Matraman Bu Sugiyanti dan Pak Kholik.


Tahun ini adalah tahun politik, GB DKI jangan TERJEBAK dan TERSANDRA oleh partai POLITIK TERTENTU, sebab semua Guru Bantu sudah memahami bahwa Gubernur Jokowi sudah berbuat baik dan membuka kesempatan GB DKI dapat diproses menjadi PNS.

Minggu, 22 Juni 2014

EDC ; Jokowi Presiden RI, Seluruh GB DKI Jadi PNS


Salam Pendidikan,

Education Development Community (EDC), merupakan satu-satunya lembaga masyarakat  yang ikut memperjuangkan seluruh peserta program GB DKI agar dapat diproses menjadi PNS. EDC  juga selalu memberikan informasi online melalui blog ANTONIUS EDC tentang perkembangan terkini dan hal-hal yang harus dilakukan untuk memperjuangkan GB DKI menjadi PNS.

Namun masih ada kelompok  yang melakukan pergerakan-pergerakan, tanpa memahami situasi dan terkesan ASIK SENDIRI, serta ingin disebut sebagai PAHLAWAN. Hal tersebut dapat  mengganggu proses penyelesaian permasalahan GB DKI.

KENAPA BKD DKI TIDAK MENGAJUKAN GB UNTUK DIANGKAT JADI PNS ??

Gubernur Jokowi mengharapkan seluruh GB DKI dapat diproses menjadi CPNS, namun jika BKD DKI mengajukan pengangkatan GB menjadi PNS sesuai kebutuhan, maka peserta program GB yang bekerja disekolah TK tidak akan terakomodir menjadi PNS, sebab sekolah TK Negeri hanya sedikit sedangkan peserta GB yang bertugas di TK ada sekitar  1300. (Guru TK tidak diproses menjadi PNS)

Itulah sebabnya BKD DKI mengharapkan agar Kementerian PANRB memberikan kewenangan kepada Pemprov DKI dalam menyelesaikan permasalahan GB DKI, kewenangan tersebut bisa dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), atau SKB Tiga Menteri.

Kenyataannya dilapangan, yang  berjuang menjadi PNS adalah guru-guru sekolah TK, namun mereka tidak memahami situasi serta kurang  mengerti cara berjuang  dan selalu membawa-bawa persoalan GB DKI ke ZONA POLITIK. Mereka adalah ;
1.       Sarifah Efiana (Guru TK) ; Membawa-bawa persoalan GB DKI ke partai politik PDI-Perjuangan.
2.       Eli Amaliya (Guru TK); Membawa-bawa persoalan GB DKI ke partai politik PAN.

Pada prinsipnya untuk mengangkat seorang PNS bukan didasari oleh siapa yang berjuang??, akan tetapi siapa yang akan menggunakan??, siapa yang mau bayar??, dan dimana akan ditugaskan??.

JOKOWI PRESIDEN RI ;

Jika Jokowi terpilih menjadi Presiden RI pada Pilpres tanggal 9 Juli 2014, maka kemungkinan besar seluruh GB DKI dapat diproses menjadi PNS, sebab Jokowi dengan mudah dapat  mengeluarkan Peraturan Pemerintah, atau Jokowi dapat memerintahkan Menteri PANRB untuk menerbitkan SKB Tiga Menteri.

JOKOWI TETAP  GUBERNUR DKI ;

Jika Jokowi tetap menjadi Gubernur Pemprov DKI, maka sebagian kecil GB DKI akan diproses menjadi PNS, sebab BKD DKI akan mengajukan dan memproses GB DKI menjadi PNS sesuai kebutuhan dan akan menggunakan seleksi yang  SANGAT KETAT.

Beberapa hal diatas merupakan gambaran  permasalahan GB DKI, sekarang terpulang kepada GB DKI sendiri. Itu jugalah alasan mengapa EDC kurang setuju ada kelompok yang  membawa-bawa persoalan GB ke Zona Politik. EDC tidak ingin proses penyelesaian permasalahan GB DKI TERSANDRA oleh kepentingan partai  politik tertentu.

Direktur EDC melihat besarnya KOMITMEN JOKOWI dalam menyelesaikan permasalahan GB DKI, jadi SOLUSI yang lebih mudah menyelesaikan permasalahan GB DKI adalah JOKOWI menjadi Presiden RI, mengapa demikian?? sebab Jokowi memiliki hubungan EMOSIONAL dengan GB DKI, hal ini dapat diartikan bahwa Guru Bantu DKI adalah JOKOWI.

Senin, 16 Juni 2014

EDC ; Permasalahan GB DKI Masuk Pada ZONA POLITIK


Salam Pendidikan,

Education Development Community mengamati Program MetroTV tentang “PEDULI GURU”, 16 Juli 2014 (20.30 Wib). Acara tersebut mengundang empat orang nara sumber, 2 orang dari Tim Sukses (TIMSES)  “ Capres No. 1”, dan 2 orang dari TIMSES Capres No. 2, keempatnya merupakan anggota Komisi X DPR-RI.

TIMSES  Capres tersebut, sama-sama memahami adanya permasalahan tentang tenaga honorer termasuk  permasalahan GB DKI, akan tetapi kurang mengerti tentang Regulasi/Peraturan tentang “TENAGA HONORER”, sebab mitra kerja Komisi X adalah Kemdikbud, sedangkan mitra kerja Kementerian PANRB adalah Komisi II DPR-RI.

TIMSES Capres sama-sama “MENGUMBAR JANJI” akan mengangkat seluruh tenaga honorer  menjadi PNS jika Capresnya terpilih menjadi Presiden RI. Yang membuat “MIRIS” adalah Timses Capres No. 1 memasukkan tenaga honorer yang dibiayai APBN dan bekerja di instansi swasta (GB DKI) diklasifikasikan menjadi honorer K2.

Semakin terbukti bahwa terdapat kelompok  yang membawa-bawa persoalan GB DKI ke ZONA POLITIK, dan itu akan merugikan serta  mempersulit proses penyelesaian pengangkatan GB DKI menjadi CPNSD Pemprov DKI.

GB DKI adalah tenaga honorer K1 bermasalah dan tidak dapat diproses menjadi PNS karena tidak ada “REKOMENDASI PENGGUNA” (Formolir K1). Saat ini GB DKI sudah dilindungi oleh Gubernur Pemprov DKI yang menyatakan bersedia menyelesaikan masalah GB DKI melalui “Tiga Surat” yang ditujukan ke Kementerian PANRB dan Kemdikbud.

Itu sebabnya Bapak Azwar Abubakar sebagai Menteri PANRB menyatakan “BERSEDIA MEMBERIKAN KURSI PNS KEPADA GB DKI”. Karena proses penerimaan PNS melalui jalur honorer sudah tutup maka dibutuhkan “Regulasi/Peraturan Baru”,  bisa dalam bentuk PP maupun SKB Tiga Menteri.

Kenapa EDC kurang setuju membawa permasalahan GB DKI ke  Zona Politik??..Sebab Kewenangan penerbitan PP maupun SKB Tiga Menteri ada pada Kementerian PANRB,  Bapak Azwar Abubakar sebagai Menteri PANRB adalah TIMSES Capres No. 1, sedangkan Gubernur Pemprov DKI adalah Capres No. 2.

Dengan kondisi  tersebut  SANGAT RISKAN, mengatasnamakan GB DKI dalam mendukung salah satu pasangan Capres, sebab Gerbong Politik Menpan berbeda dengan Gerbong Politik Capres dengan No.  2, dan yang mengajukan proses penyelesaian GB DKI adalah Capres No. 2 sebagai Gubernur Pemprov DKI, bukan Kemdikbud sebagai pemilik tenaga honorer.

Dengan kata lain yang melindungi GB DKI adalah Capres No. 2, dan sudah sewajarnya GB DKI mendukung Capres No. 2 dengan tidak mengatasnamakan GB DKI.

Hal tersebut juga merupakan salah satu alasan mengapa Disdik DKI sampai sekarang belum bersedia melakukan pembinaan kepada GB DKI, sebab Disdik memahami ada kelompok yang ingin membawa-bawa permasalahan GB DKI ke ZONA POLITIK.

Jika GB DKI "SATU WADAH" Disdik DKI pasti bersedia melakukan pembinaan, sebab tiga surat Jokowi tersebut mengatasnamakan Gubernur Pemprov DKI, bukan Jokowi sebagai pribadi/individu. Ini juga merupakan bukti bahwa Guru Bantulah yang mempersulit proses penyelesaian tersebut, sebab ada kelompok yang ingin disebut PAHLAWAN, tetapi tidak mengerti CARA BERJUANG. 

EDC menyimpulkan GB DKI "TERSANDRA OLEH KEPENTINGAN POLITIK", dan salah satu pelakunya bukan lagi peserta program Guru Bantu, tetapi masih mengaku sebagai Ketua Forum GB DKI, yaitu Syarifa Efiana, Spd yang populer dengan nama BUNDA EFI.