Education Development Community (EDC)

Jumat, 18 April 2014

EDC ; Memilih Guru Tetap Yayasan atau Guru Tetap Kemdikbud


Salam Pendidikan,                                                                                                    

Dengan inisiatif sendiri, sekelompok GB DKI tanggal 15 April 2014 ingin mempertanyakan mengapa honor GB belum turun. Bukannya menerima penjelasan,  malah mendapat informasi yang membuat galau seluruh GB DKI.

GB DKI tersebut langsung menyampaikan infomasi melalui SMS, bahwa  : “Terhitung mulai tahun 2014 GB DKI harus memilih akan menerima Tunjangan Sertifikasi atau Honor Guru Bantu (memilih salah satu), tidak bisa lagi menerima keduanya. Dasar hukumnya PP 74 tentang guru tahun 2008, bahwa penerima Tunjangan Sertifikasi adalah Guru Tetap Yayasan, sedangkan Guru Bantu adalah pegawai yang diangkat oleh Kementerian dan berstatus Guru Bantu”. (Mohon dibuka  blog : forkomgurubantudki.blogspot.com tentang Pemberitahuan dan Penjelasan  Ketua Forkom GB DKI terhadap informasi SMS tersebut)

Menerima informasi yang sifatnya masih wacana, atau menerima  informasi sepotong-sepotong akan menyebabkan persepsi yang berbeda, itulah yang dialami GB tersebut diatas. Informasi  langsung di share ke  facebook dan dikabarkan  melalui SMS kesesama GB DKI. Niatnya mungkin benar akan tetapi cara penyampaiannya yang salah.

Kejadian tersebut hampir serupa dengan “Juru Bicara” aksi demo tanggal 13 Maret di depan Balakota, orang tersebut sudah mendapat pengarahan dari Disdik DKI tanggal 7 Maret bahwa untuk memperjuangkan nasib GB DKI harus satu wadah, orang tersebut juga sudah medapat penjelasan dari AntoniusEDC  tanggal  10 Maret  bahwa surat Menpan tentang “Pengajuan Kebutuhan Pegawai” Bulan Februari itu bukan untuk Pemprov DKI, akan tetapi orang tersebut “NGEYEL” dan mengajak “GERBONG LAIN” untuk melaksanakan aksi demo tanggal 13 Maret, dan menuntut Gubernur DKI “Menandatangani Pengajuan Quota GB menjadi PNS”. Anehnya orang tersebut tidak merasa bersalah dan malah menganggap dirinya sebagai “Pahlawan”.

Dengan kejadian-kejadian tersebut diatas EDC mengambil kesimpulan, bahwa :
1.       Masih banyak GB DKI yang kurang mengerti statusnya sebagai tenaga honorer Kemdikbud.
2.       Masih banyak GB DKI yang kurang mengerti tentang Peraturan/Regulasi tentang tenaga honorer.
3.       Masih banyak GB DKI yang “Gaga-gagahan” ingin dianggap sebagai “Ketua atau Pahlawan”.
4.       Masih banyak pengelompokan-pengelompokan GB DKI.

Keempat poin kesimpulan diatas merupakan akibat dari “Kesalahan Kemdikbud” sebagai pemilik tenaga honorer dan “Kegagalan” LPMP DKI dalam hal pembinaan terhadap program Guru Bantu DKI.

APAKAH GB DKI MAU DIRUGIKAN DAN MENERIMA BEBAN KESALAHAN KEMDIKBUD DAN LPMP DKI???

Setelah melakukan Investigasi, berikut Analisa EDC tentang informasi tersebut  ;
1.       Kemdikbud mempunyai wacana menghentikan Program Guru Bantu (Tenaga Honorer) dan pesertanya akan diangkat menjadi “Guru Tetap Kemdikbud” dan selanjutnya akan diproses menjadi PPPK. (UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN)
2.       Pasal 1 dan Pasal 15 tentang “Guru Tetap” dalam PP 74 tahun 2008 “Dipersepsikan”  bahwa diangkatnya peserta Program Guru bantu menjadi “Guru Tetap Kemdikbud”, akan menganulir status “Sertifikasi Pendidik” yang dimiliki oleh GB DKI, karena Sertifikat tersebut direkomendasi oleh Yayasan sebagai “Guru Tetap”.
3.       Persepsi tersebut  seakan-akan menimbulkan dua pilihan bagi GB DKI, yaitu memilih Guru Tetap Yayasan atau Guru Tetap Kemdikbud.
4.       Sampai sekarang honor GB DKI masih ditanggung pemerintah (APBN) melalui Permendiknas No. 7  tahun 2011 sebesar Rp. 1.000.000/bln.

JIKA KEBIJAKAN YANG AKAN DIKELUARKAN KEMDIKBUD MERUGIKAN PESERTA PROGRAM GURU BANTU DKI, APA YANG HARUS DILAKUKAN????

Mari memperjuangkan nasib dan keberadaan  GB DKI dengan cara yang benar dan bermartabat, bagi EDC tidak ada Manusia yang “BODOH”, yang ada adalah manusia yang menutup diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pertumbuhan zaman. Makanya jangan bertopeng dan menggunakan “Kacamata Kuda”, akibatnya bisa jadi “Gelap Mata”.

Minggu, 13 April 2014

EDC; PDIP dan Nasdem Capreskan Jokowi


Education Development Community
Mengucapkan Selamat atas Kerjasama
PDIP dan Nasdem 
Mencalonkan Ir. Joko Widodo sebagai Calon Presiden.

JIKA ;
 Relawan Menyebutnya “Indonesia Baru”
Nasdem Menyebutnya “Restorasi Perubahan”
PDIP Menyebutnya “Indonesia Hebat”

ANTONIUSEDC Menyebutnya ;
 “Indonesia Baru akan Hebat dan Berubah  Jika Joko Widodo Presidennya”

DULU ;
Joko Widodo Milik Kota Solo

SEKARANG ;
Joko Widodo Masih Milik Kota Jakarta

NANTI :
Joko Widodo Akan Jadi Milik NKRI

Semoga Ir. Joko Widodo terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia
pada Pilpres 9 Juli 2014

Silahkan Yang Galau semakin Galau
 Yang Demo semakin Mendemo
Yang Simpati  Silahkan bergabung dengan Relawan
Karena itu merupakan Hak Politik sebagai Warga Negara

JIKA DIAJAK TIDAK MAU..JANGAN MENANGIS JIKA DITINGGAL

Jumat, 11 April 2014

EDC ; GB Kemenag Wacanakan Uji Materi UU Sisdiknas ke MK/MA


Salam Pendidikan,

Lahirnya UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN merupakan ancaman bagi tenaga honorer K1 yang masih status TMK (Tidak Memenuhi Kriteria) untuk diproses menjadi PNS. Menurut data hasil verifikasi QA (Quality Assurance)Kementerian PANRB  masih tersisa  11.000 K1 TMK yang tidak dapat diproses menjadi  PNS.
Menurut analisa EDC tenaga honorer TMK tersebut merupakan 5.851 GB DKI yang bekerja disekolah swasta dilingkungan Pemprov DKI, dan 5000 GB Kemenag yang bekerja disekolah dengan pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis, dibawah pembinaan Kementerian Agama (Kemenag).

Berikut Gambaran persamaan dan perbedaan program GB DKI dan GB Kemenag :
Persamaan GB DKI dengan GB Kemenag ;
1.       Tenaga honorer Pemerintah Pusat.
2.       Tenaga honorer yang dibiayai APBN dan memenuhi syarat diangkat menjadi  CPNS sesuai dengan PP 48 tahun 2005.
3.       Tenaga honorer yang  bekerja di instansi swasta.

Perbedaan GB DKI dengan GB Kemenag :
1.       GB DKI diperbantukan bekerja disekolah swasta dilingkungan Pemprov DKI, yang artinya  Pemprov DKI berstatus sebagai pengguna program guru bantu.
2.       GB Kemenag diperbantukan bekerja disekolah swasta dibawah pembinaan Kemenag, yang artinya Kemenag bertatus sebagai pengguna program guru bantu.
3.       Pemprov DKI sebagai pengguna bersedia mengakomodir GB DKI menjadi PNSD.
4.       Kemenag sebagai pengguna tidak bersedia mengakomodir GB Kemenag menjadi PNS.

Belasan tahun GB DKI kurang diperhatikan oleh Pemprov DKI, pada tanggal 13 Agustus 2013 Direktur Eksekutif EDC  berhasil menyakinkan  Gubernur Pemprov DKI bahwa GB DKI masih bisa diproses menjadi CPNSD. EDC menggunakan kata berhasil karena Bapak Jokowi menerima informasi dari “Beberapa Pejabat”  dilingkungan Dinas Pendidikan dan BKD, yang menyatakan bahwa GB DKI “Tidak Dapat diproses menjadi PNSD”.

Tidak adanya keinginan Kementerian Agama mengakomodir GB Kemenag menjadi PNS, sehingga GB Kemenag mempunyai wacana mengajukan “Uji Materi” UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 kepada Mahkamah Konstitusi (MK)  atau Mahkamah Agung   (MA).

Menurut analisa EDC,salah satu Pasal yang akan di uji materi adalah sebagai berikut ;
Bagian Kesembilan
Pendidikan Keagamaan
Pasal 30
(1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
(3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
(4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
(5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Kesimpulan penjelasan diatas menunjukkan bahwa GB DKI berjuang menjadi PNS dengan melakukan pendekatan terhadap Gubernur Pemprov DKI, sedangkan GB Kemenag berjuang menjadi PNS melalui Uji Materi UU Sisdiknas kepada MK/MA, dengan tujuan dan harapan agar  MK/MA memutuskan GB Kemenag berhak diangkat menjadi PNS.

Kenapa ada GB DKI yang mendemo Jokowi??..hanya Tuhanlah yang tau..

Senin, 07 April 2014

EDC ; Sangat Berbeda Cara K2 dan GB DKI "Dalam Berjuang Menjadi PNSD"


Salam Pendidikan,

Penerimaan CPNS melalui jalur honorer dengan dasar hukum PP 48 2005, PP 43 2007 dan PP 56 2012 sudah  selesai. Sisa tenaga honorer yang belum terakomodir menjadi PNS akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan dasar hukum  UU No. 5 tahun 2014 tentang  Aparatur Sipil Negara (ASN).

Saat ini UU ASN masih dalam tahap "Sosialisasi" dan Pemerintah menargetkan sebelum Pilpres (9 Juli 2014), akan mengeluarkan 12 PP (Peraturan Pemerintah) sebagai dasar eksekusi pelaksanaan UU ASN, demikian dikatakan Wamen PANRB Eko Prasojo, dihadapan pimpinan media cetak tanggal 1 April 2014.

Khusus untuk Pemprov DKI masih tersisa sekitar 18.000 tenaga honorer K2 dan 5800 tenaga honorer K1 Kemdikbud  yang bekerja disekolah swasta melalui “Program Guru Bantu”, yang belum terakomodir menjadi PNS.

Pada dasarnya saat ini Pemprov DKI bersedia dan mampu mengakomodir tenaga honorer  tersebut  menjadi PNSD, asalkan Kementerian PANRB memberi  “Ruang” kepada Pemprov menyelesaikan pengangkatan PNSD secara bertahap sesuai kebutuhan, karena Pemprov memiliki anggaran yang cukup,  demikian dikatakan Kadis Pendidikan DKI beberapa waktu lalu.

Menteri PANRB juga pernah menyatakan “Silahkan Pemprov dan Pemda menyelesaikan pengangkatan sisa tenaga honorer menjadi CPNSD, yang  jadi masalah adalah Kementerian “Dipaksa Memberi Kursi PNS”, akan tetapi Pemprov/Pemda tidak  memiliki anggaran yang cukup dalam pembiayaan”.

Kedua pernyataan Pejabat tersebut diatas menunjukkan “Masih Ada Ruang” bagi honorer K2 DKI dan GB DKI untuk diangkat menjadi PNS, dan itulah dasar bagi teman-teman GB dan K2 dalam berjuang menjadi PNS dengan cara yang berbeda.

Cara berjuang honorer K2 DKI ;
1.       Honorer K2 DKI melakukan pendekatan-pendekatan terhadap “Pejabat  Pemprov”, untuk memberi  rekomendasi dukungan agar K2 dapat diangkat menjadi  PSND.
2.       Seluruh K2  DKI memahami bahwa Pemprov DKI tidak punya dasar mengangkat  K2 menjadi PNSD, makanya mereka berjuang dengan melaksanakan “AKSI DEMO”  tanggal 26 Februari 2014 di depan Istana Negara dan  menuntut agar  Pemerintah Pusat memberi “Kursi PNS” dan memberi  “Ruang” kepada Pemprov untuk menyelesaikan pengangkatan K2 menjadi PNSD .

Cara berjuang GB DKI ;
1.       GB DKI menunjukkan arogansi dengan melaksanakan AKSI DEMO tanggal 13 Maret 2014 di depan Balaikota dan “Menuntut” Gubernur, Kepala Dinas Pendidikan serta Kepala BKD “Duduk Bersama” dan “Memaksa” agar GB DKI diajukan menjadi PNS melalui “Quota Tambahan”.
2.       Masih banyak GB DKI yang kurang memahami statusnya sebagai tenaga honorer Kemdikbud, hal ini ditunjukkan dari pertanyaan yang diajukan ;“Kenapa honor GB tidak Naik” dan “Kenapa honor GB belum cair” pada saat “Dialog Interaktif” dengan Kepala BKD di halaman Balaikota tanggal 1 April 2014.

Penjelasan tersebut diatas menunjukkan adanya perbedaan cara berjuang yang dilakukan oleh honorer K2 dan GB DKI, dan itulah sebabnya ada pejabat yang menyatakan ; Jika disuruh memilih antara K2 dan GB DKI untuk diproses menjadi PNSD, saya lebih memilih honorer K2.  Sinyal tersebut merupakan tanda bahaya untuk GB DKI dalam berjuang menjadi PNS.

Bapak Jokowi sangat serius memperjuangkan semua tenaga honorer yang memenuhi syarat menjadi PNSD, hal ini ditunjukkan dengan beberapa kali melakukan pertemuan dengan Bapak Azwar Abubakar untuk membicarakan pengangkatan GB DKI menjadi PNSD, demikian dikatakan Kepala BKD pada “Dialog Interaktif” tanggal  1 April 2014.

Menurut Analisa EDC, Proses dan Mekanisme pengangkatan honorer K2 dan GB DKI menjadi PNSD adalah sebagai berikut ;
1.      Pemerintah/Kementerian PANRB mengeluarkan Permen/Skep/Regulasi bentuk lain tentang Quota CPNSD Pemprov DKI.
2.       Gubernur Pemprov DKI mengeluarkan Pergub/Skep/Regulasi bentuk lain, untuk  menindaklanjuti “Permen” tentang Quata CPNSD Pemprov DKI.
3.       Kepala BKD DKI mengeluarkan “Peraturan” tentang  proses dan mekanisme pengangkatan CPNSD Pemprov DKI.

Pengangkatan CPNS melalui jalur honorer telah  selesai. Sebelum pelaksanaan UU ASN Bapak Menteri PANRB "Berbaik Hati" akan menggunakan "Kewenangannya" mengeluarkan Permen/Skep, karena Gubernur Pemprov DKI  juga "Berbaik Hati" bersedia mengakomodir tenaga honorer yang memenuhi syarat menjadi PNSD.

Demikian disampaikan, dan diharapkan bagi GB DKI yang sudah mengerti agar memberikan penjelasan kepada GB DKI yang belum mengerti, dan untuk GB DKI yang tidak mau mengerti  biarkan mereka galau-galauan.

Kamis, 03 April 2014

EDC ; Ada Rencana Forkom Ajukan Somasi Untuk TVone


Salam Pendidikan,

Sehubungan dengan adanya pemberitaan yang berbeda, tentang kegiatan Forkom GB DKI pada tanggal 1 April di depan Balaikota, membuat Ketua Forkom GB sangat geram. Siapa yang  jadi  sumber berita sehingga  TV one dan media lain menganggap kegiatan tersebut sebagai “Unjuk Rasa”.

Walaupun ada “Info Intel” bahwa kegiatan tersebut telah disusupi, tapi saya curiga bisa saja “Seseorang GB DKI yang sudah gelap mata menjadi PNS menyatakan pada wartawan bahwa kegiatan tersebut menuntut  Jokowi segera memberikan SK PNS untuk GB DKI”. Kecurigaan tersebut sangat beralasan sebab pemberitaan tidak menyebut nama, demikian dikatakan  Ketua Forkom GB DKI Drs. Antonius Manurung.

TIM Pengacara EDC sedang mempelajari kasus tersebut, apakah perlu melakukan Somasi ?, apakah Somasi akan mengganggu rencana Kementerian PANRB memberikan kursi PNS untuk GB DKI?, dan jangan sampai “SOMASI FORKOM” menjadi bias kemana-mana demikian dikatakan salah seorang TIM Pengacara EDC P. Siregar, SH.

Untuk dipahami, bahwa memang ada “Masalah” tentang proses pengangkatan GB menjadi PNS, antara lain GB DKI bukan honorer Pemprov DKI dan bekerja di sekolah swasta. Kepala Dinas Pendidikan DKI menjadikan “Kesepakatan RDP DPR” sebagai  rujukan Kadis mengeluarkan Surat Keputusan mengangkat 850 GB menjadi PNSD dengan kriteria jurusan  tertentu.

Jadi jika benar Kementerian PANRB memberikan kursi PNS untuk GB DKI, berarti itu memang  karena kebaikan Jokowi sebagai Gubernur Pemprov DKI bersedia mengakomodir GB DKI menjadi PNSD. Jika GB DKI ingin menuntut agar diangkat menjadi PNS tempatnya di Kemdikbud, karena Kemdikbudlah pemilik program guru bantu, demikian dikatakan TIM Pengacara EDC.

Mari memperjuangkan GB DKI menjadi PNS dengan cara yang benar dan bermartabat, jangan menjadi orang-orang nekad (OON), karena bisa merugikan diri sendiri juga orang lain.