EDUCATION DEVELOPMENT COMMUNITY

Jumat, 03 Juli 2015

EDC: JOKOWI Tak Pernah "Ingkar Janji"

Salam Pendidikan,

Terpilihnya Jokowi sebagai Gubernur DKI membuka “Harapan Baru” bagi  perjuangan GB DKI untuk diangkat jadi CPNS, namun begitu Jokowi mencalonkan diri sebagai CAPRES banyak GB DKI yang merasa “Pisimis” dengan janji yang pernah dinyatakan oleh Jokowi tentang kursi CPNS untuk GB DKI.

Pada saat GB DKI banyak yang kurang percaya, EDC tetap percaya bahwa JOKOWI tidak akan ingkar janji, sebab ANTONIUSEDClah  yang menyampaikan langsung tentang permasalahan GB DKI kepada JOKOWI sewaktu menjabat Gubernur DKI. EDC melihat langsung “Respon Jokowi” ketika menerima  surat MENDIKNAS dan MENPAN RB adalah ; “Cek surat ini, bila benar silahkan tindakjanjuti dan proses Guru Bantu jadi CPNS”, begitulah perintah Jokowi kepada Kepala BKD waktu itu.

Inilah  “Titik Terang” Jokowi yakin bahwa GB DKI memang masih dapat diproses menjadi PNS, dan inilah dasarnya dibeberapa pertemuan  Jokowi tidak ragu benjanji memperjuangkan GB menjadi PNS walaupun beliau sudah jadi Presiden RI.

Setelah situasi politik mulai terkendali Jokowi mewujudkan janjinya dengan bertemu dengan Menpan R&B dan Gubernur DKI. Pertemuan tersebut  yang mendasari Menpan R&B  untuk  mengeluarkan surat tanggal 20 April 2015 No.B/1398/M.PAN-RB/04/2015 tentang Guru Bantu DKI Jakarta.


Surat Menpan RB tersebut  juga  yang menjadi “Dasar pengangkatan GB DKI menjadi PNS sampai tahun 2017”. Tentang berapa jumlah yang diangkat tahun ini merupakan kewenangan Pemprov DKI, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan pegawai dan anggaran yang dimiliki oleh Pemprov DKI.

EDC mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. JOKO WIDODO atas konsistensi dan komitmen serta telah  memenuhi janjinya  memperjuangkan seluruh GB DKI menjadi CPNS. EDC juga mengharapkan agar seluruh GB DKI tetap SOLID, Satu Tekad, Satu Niat menjadi PNS, sebab proses masih panjang.

Kemdikbud Mengakui Eksistensi Forkom Guru Bantu DKI


Pada hari senin,  tanggal 29 Juni 2015 Kemendikbud mengadakan  kegiatan “Koordinasi dan Silahturahmi dalam Rangka Tata Kelola Guru”. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Mendikbud dan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan.

Dari 41 organisasi guru dan pemerhati pendidikan yang diundang pada acara tersebut, salah satunya adalah organisasi guru bantu DKI yaitu “FORKOM GURU BANTU DKI” yang diketuai oleh Drs. Antonius Manurung.


Yang paling menarik adalah undangan  disampaikan langsung melalui email oleh staf Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, dan hal ini menunjukkan bahwa satu-satunya organisasi GB DKI yang diakui oleh Kemdikbud adalah FORKOM GURU BANTU DKI.

Pernyataan  penting  yang disampaikan oleh Mendikbud adalah “Bukan apa yang pernah kita lakukan dalam hal  tata kelola guru, tetapi apa yang sudah kita hasilkan dalam memperjuangkan tata kelola  guru”. Dan pernyataan tersebut merupakan bentuk pengakuan  Kemendikbud terhadap perjuangan FORKOM GURU BANTU DKI yang telah berhasil memperjuangkan nasib GB DKI.

Kamis, 15 Januari 2015

EDC ; Kunci Penyelesaian GB DKI Ada di APBD DKI 2015

Salam Pendidikan,

Pengangkatan CPNS melalui tenaga honorer merupakan “Persoalan Nasional”, banyak masalah timbul yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah, salah satunya adalah masalah Tenaga Honorer Kemdiknas yang diperbantukan bekerja disekolah swasta.

Lahirnya UU ASN, artinya pemerintah menghentikan penerimaan CPNS melalui jalur honorer, dan sebagai “Kompensasinya” tenaga honorer yang belum terakomodir menjadi PNS diberi “RUANG” untuk  diproses menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan status kepegawaian Non PNS.

Bagaimana Dengan Guru Bantu DKI?

Menyikapi Lahirnya UU ASN dan menyikapi adanya keinginan Pemprov DKI untuk mengangkat GB DKI menjadi CPNSD(Calon PNS Daerah), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pemilik tenaga honorer menyerahkan penyelesaian GB DKI kepada Pemerintah Daerah. Hal tersebut dituangkan pada Permendikbud 141 tahun 2014.

Keseriusan Pemprov DKI menyelesaikan masalah GB DKI ditunjukkan dengan beberapa kali berkirim surat ke Kemdikbud, dan Gubernur AHOK juga menyatakan akan menindaklanjuti surat Kemen PANRB yang isinya tentang penyelesaian tenaga honorer.

Bagaimana Bentuk Penyelesaiannya ?

Sampai sekarang Pemprov DKI belum mengeluarkan “Kebijakan” yang dituangkan dalam bentuk Peraturan atau Regulasi bentuk lain dalam menyelesaiakan masalah pengangkatan GB DKI menjadi PNS. Keseriusan Pemprov DKI menyelesaikan GB DKI masih dalam bentuk “SURAT” dan “Pernyataan-pernyataan” yang disampaikan oleh Jokowi (Mantan Gubernur DKI), maupun AHOK sebagai Gubernur Pemprov DKI.

Tahun 2014 Kepala BKD DKI selalu menyatakan bahwa  saat ini Pemprov DKI “SEDANG MERANCANG” Peraturan/Regulasi bentuk lain yang berisi tentang ; Bagaimana  Juklak/Juknis untuk mengangkat GB menjadi PNS?, Berapa GB yang diakomodir menjadi PNS?, GB yang tidak diproses menjadi PNS mau diapakan?.

Apa Indikasi Pemprov DKI Akan Mengangkat GB Menjadi PNS?

Minggu kedua Januari 2015 Pemprov DKI mengajukan pengesahan  RAPBD  DKI kepada DPRD DKI, pengesahan itu diperlukan agar seluruh penyenggaraan Pemprov DKI terencana dan mendapat anggaran pembiayaan.

Seluruh kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tertuang pada APBD, jadi untuk melihat apakah Pemprov DKI akan mengangkat Guru Bantu menjadi PNS bisa dilihat dari besarnya anggaran yang dibutuhkan BKD untuk proses pengangkatan CPNS dan besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pembiayaan pegawai. Apabila anggaran tahun 2014 hampir sama dengan tahun 2015 untuk SKPD Dinas Pendidikan dan BKD DKI, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemprov DKI belum akan menganggat GB DKI menjadi PNS.

Menurut informasi DPRD DKI akan mengesahkan APBD DKI 2015 paling lambat bulan Februari 2015, itulah sebabnya EDC menyarankan agar GB DKI melaksanakan AKSI DEMO di depan Balaikota dan di depan Istana Negara, hal tersebut untuk mengantisipasi agar jangan sampai APBD DKI disahkan dan didalamnya tidak terdapat anggaran penyelesaian masalah GB DKI.

AKSI DEMO lebih efektif menyampaikan “TUNTUTAN”, namun cara lain juga dapat ditempuh apabila sulit merealisasikannya, misalnya dengan berkirim “SURAT PENGADUAN” ke Presiden dan Gubernur tentang masalah pengangkatan GB DKI menjadi PNS. Semakin banyak GB yang berkirim surat semakin efektif “PESAN” yang akan disampaikan.

Alamat surat untuk PRESIDEN Jl. Merdeka Utara Jakarta Pusat, sedangkan untuk GUBERNUR Jl. Merdeka Selatan Jakarta Pusat. Surat berisi tentang "KEINGINAN GB UNTUK SEGERA DIANGKAT JADI PNS"  sesuai dengan JANJI yang pernah disampaikan oleh Gubernur dan Presiden Jokowi. Agar isi surat lebih terarah dan pesan yang akan disampaikan tercapai DRAF SURAT dibicarakan dengan komunitas sesama GB DKI, disinilah dibutuhkan komunitas-komunitas yang berjuang untuk mewujudkan seluruh GB DKI menjadi PNS.

SENTILAN EDC kepada kelompok TERTENTU selama ini, hanya untuk MENYADARKAN agar dalam memperjuangkan GB menjadi PNS harus dengan cara-cara yang benar, sebab ada  yang TERLALU EGOIS dengan kelompoknya, dan ada juga mengaku Pengurus Forum namun sering memberikan INFORMASI dan HARAPAN PALSU.

GB DKI juga harus menyadari bahwa banyak Pejabat dilingkungan Pemprov DKI yang “MENGHALANGI” pengangkatan GB DKI menjadi PNS dengan berbagai "CARA" dan berbagai “ALASAN”, misalnya dengan memberikan JANJI dan HARAPAN-HARAPAN PALSU.


Jadi, kunci penyelesaian masalah GB DKI berada di APBD DKI 2015, bila GB DKI tidak mau "BERJUANG" itu artinya GB DKI menerima KEBIJAKAN yang akan dikeluarkan oleh Pemprov DKI, walaupun itu sangat MERUGIKAN GB DKI. 

Tahun 2015 merupakan tahun terakhir untuk memperjuangkan seluruh GB menjadi PNS, sebab pelaksanaan program Guru Bantu akan dihentikan Kemdikbud sesuai dengan PERMEN 141 tahun 2014. EDC mengharapkan agar seluruh GB DKI "BERGANDENG TANGAN" untuk "BERJUANG BERSAMA" dan mennggalkan EGO kelompok masing-masing.



Jumat, 02 Januari 2015

EDC ; GB DKI Merupakan Agenda Penyelesaian Gubernur AHOK

Salam Pendidikan,

Pagi 2 Januari 2015 dilapangan Monas, Gubernur Pemprov DKI Ir. Basuki T. Purnama (AHOK) melantik 6000 pejabat baru dilingkungan Pemprov DKI.

Kepala Dinas Pendidikan Lasro Marbun, termasuk salah satu pejabat yang mengalami “Pergeseran”, beliau mendapat posisi baru sebagai Kepala Inspektorat Pemprov DKI.

Sebagai pengganti Lasro, Gubernur AHOK melantik Arie Budhiman sebagai Kepala Dinas Pendidikan yang baru, sebelumnya Arie Budhiman merupakan Kepala Dinas Parawisata dan Kebudayaan.

Made Karmayoga sebagai mantan Kepala BKD DKI tidak mendapat posisi jabatan setingkat eselon II, beliau diangkat menjadi Tim Pengendali Percepatan Pembangunan.

Menurut informasi yang dihimpun oleh EDC, pada Rapat Pimpinan terakhir bulan Desember 2014 Gubernur AHOK menyatakan bahwa “BKD DKI harus segera menyelesaikan dan menindaklanjuti surat Menpan PANRB tentang masalah tenaga honorer”.

EDC menduga bahwa salah satu alasan “DICOPOTNYA” Pak Made sebagai Kepala BKD DKI karena Pak Made “TERKESAN” memperlambat proses penyelesaian masalah pengangkatan tenaga honorer Guru Bantu menjadi PNS.

Alasan tersebut dikuatkan oleh informasi bahwa Gubernur AHOK menganggap masalah GB DKI merupakan AMANAH dari Jokowi yang harus segera diselesaikan dengan baik.

EDC mengharapkan agar seluruh GB DKI satu hati satu niat untuk memperjuangkan nasib menjadi CPNS, EDC juga menyarankan agar tidak ada lagi kelompok yang mengatasnamakan Forum GB DKI yang melakukan tindakan-tindakan KONYOL.

Berikut analisa EDC tentang beberapa hal KONYOL yang pernah dilakukan oleh GB DKI ;
1. Pendataan dan Pemberkasan Formulir K2 di gedung Yout Center Kampung Melayu.
2. Pendataan dan Pemberkasan melalui online facebook dengan dasar SURAT PALSU dari BKN
3. Komunitas facebook MELECEHKAN peranan PGRI DKI dalam penyaluran dana KESRA untuk GB DKI. (Dana KESRA cair untuk 5426 GB DKI)

Itulah sebabnya EDC menganggap bahwa “Komunitas Facebook” juga merupakan factor penghambat penyelesaian masalah GB DKI, sebab komunitas tersebut sering membuat posting tentang berita yang “Kurang Valid” sehingga menimbulkan kegalauan dikalangan GB DKI.

Kurang kompak dan tidak solidnya GB DKI juga merupakan salah satu faktor sulitnya proses penyelesaian masalah yang dihadapi oleh GB DKI, hal ini sangat berbeda dengan tenaga honorer K2 DKI yang dalam memperjuangkan nasibnya berjuang dengan KOMPAK dan satu SUARA.

Persoalan utama adalah Tidak ada Dasar Regulasi/Peraturan yang mewajibkan Pemprov DKI memproses dan mengangkat GB DKI menjadi CPNS. Itu sebabnya penyelesaian masalah GB DKI dilakukan dengan "KEBIJAKAN".

Permendikbud 141 juga hanya menyerahkan GB DKI kepada Pemprov DKI dan tidak ada Pasal yang mewajibkan Pemprov DKI mengangkat GB menjadi PNS. Pada Pasal lain dinyatakan boleh mengangkat GB menjadi PNS dan ditempatkan disekolah swasta.Yang namanya "KEBIJAKAN" berarti tidak seluruhnya akan diakomodir menjadi PNS.

EDC menyarankan agar seluruh GB DKI  melakukan AKSI DEMO di depan Balaikota dan Istana Presiden, apabila sampai dengan minggu kedua Januari 2015 belum ada PROGRES atau perkembangan penyelesaian masalah GB DKI. Aksi demo tersebut perlu dilakukan agar PRESIDEN JOKOWI mengatahui bahwa persoalan GB DKI belum selesai. Jokowi menyelesaikan masalah "Lumpur Lapindo" dengan KEPRES, Bersediakah Presiden Jokowi menyelesaikan masalah GB DKI dengan KEPRES ??.

EDC mengucapkan selamat Natal 2014 dan tahun Baru 2015, semoga  AGENDA penyelesaian  masalah GB DKI segera diwujudkan  oleh Gubernur Ahok. Salam Jakarta Baru

Selasa, 16 Desember 2014

EDC ; Dalam Pencairan KESRA GB DKI, PGRI Membutuhkan "Surat Permohonan Usulan dan Surat Permohonan Pencairan"

Salam Pendidikan,

Organisasi PGRI DKI merupakan  INISIATOR (Surat No : 406/Um/PGRI/DKI/XX/2013) dalam  menyalurkan Anggaran Pos Hibah untuk Guru Bantu DKI. Dalam hal pencairan, PGRI  membutuhkan “Dua Berkas Surat” yaitu, Permohonan Usulan dan Permohonan Pencairan KESRA GB DKI, berkas tersebut diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran APBD DKI.

Berikut FORMAT Surat yang dibutuhkan PGRI untuk mencairkan KESRA GB DKI ;

FORMAT Surat Usulan

KOP SURAT SEKOLAH

Perihal : Permohonan Usulan Insentif (Kesra) Guru Bantu Tahun 2014
Kepada
Yth      : Ketua PGRI DKI Jakarta
               Jl. TB Simatupang No. 48 A Jagakarsa
               Jakarta Selatan

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :
              Nama                         : 
              Tempat, tanggal lahir : 
              NIGB                         : 
              NUPTK                     : 
              Unit Kerja                 : 
              Alamat Unit Kerja    : 
Mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat berkenan mengajukan usulan insentif (Kesra) guru bantu tahun 2014 kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, mengingat dalam pengabdian dan melaksanakan tugasnya guru bantu sangat membutuhkan perhatian Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kami sangat mengharapkan bantuan dan perhatian Bapak untuk dapat dikabulkan permohonan ini.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan sesungguhnya, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih

                                                                                    Jakarta, 8 Juli 2013

Mengetahui,                                                                Hormat kami,
Kepala Sekolah

FORMAT Surat Pencairan

KOP SURAT SEKOLAH

Perihal : Permohonan Pencairan Insentif (Kesra) Guru Bantu Tahun 2014
Kepada
Yth      : Ketua PGRI DKI Jakarta
               Jl. TB Simatupang No. 48 A Jagakarsa
               Jakarta Selatan

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :
              Nama                         : 
              Tempat, tanggal lahir : 
              NIGB                         : 
              NUPTK                     : 
              Unit Kerja                 : 
              Alamat Unit Kerja    : 
Mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat berkenan mengajukan pencairan  insentif (Kesra) guru bantu tahun 2014 kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, mengingat dana sangat kami harapkan.  Kami sangat mengharapkan bantuan dan perhatian Bapak untuk dapat dikabulkan permohonan ini.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan sesungguhnya, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih



                                                                                    Jakarta, 1 Desember 2014

Mengetahui,                                                                Hormat kami,
Kepala Sekolah

Surat tersebut ditujukan dan dikumpulkan ke PGRI DKI atau kepengurus FORKOM GB DKI diwilayah masing-masing, diantaranya :
GB Barat : Pak Dani/Pak Imam
GB Selatan : Pak Dalbini
GB Utara : Pak Harun
GB Pusat : Bu Arum
GB Jaktim : Bu Elly
Kecamatan Pasar Rebo ; Bu Zahro
Kecamatan Ciracas : Bu Atun
Kecamatan Cipayung : Bu Nina
Kecamatan Kramat Jati : Bu Endang
Kecamatan Makasar : Bu Neneng
Kecamatan Jati Negara ; Bu Nurjanah
Kecamatan Pulo Gadung : Pak Raharjo
Kecamatan Cakung ; Bu Ela
Kecamatan Matraman : Bu Sugiyanti dan Pak kholic

EDC mengharapkan agar GB DKI saling memberikan informasi ke seluruh peserta “Program Guru Bantu DKI”. Perpecahan dan Tidak solidnya GB DKI akan mempersulit proses penyelesaian masalah GB DKI, hal ini disampaikan karena ada kelompok GB yang  “Pemberi Harapan Palsu” (PHP).

Senin, 08 Desember 2014

Kepala Sub Bagian Publikasi BKN ; Jalur Kebijakan Penerimaan CPNS Daerah 2014 "MODUS PENIPUAN"

Jakarta-Humas BKN, Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui Jalur Kebijakan Penerimaan CPNS Daerah 2014 merupakan modus baru yang digunakan para penipu untuk mengelabuhi korban. 

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Sub Bagian Publikasi Humas BKN Tomy Donardi usai menghadiri rapat Evaluasi Hasil Audit Penetapan NIP K2 di Kantor Pusat BKN Jakarta, Kamis (27/11/2014).Tomy menyampaikan bahwa saat ini beredar surat palsu Kepala BKN bernomor: K 26-30/V 11-7/2014 tertanggal 7 November 2014 perihal Kebijakan Penerimaan CPNS Daerah 2014

Setelah melalui pemeriksaan perihal surat tersebut, Tomy memastikan bahwa surat tersebut bukan produk BKN. Selanjutnya Tomy menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan tersebut. Sementara jika ada pihak yang sudah dirugikan atas surat tersebut untuk segera melaporkan melalui institusi penegakkan hukum. “Saya yakin masyarakat sudah cerdas. Namun demikian perlu tetap waspada dan mawas diri. Jangan sampai ada korban lagi,” tegas Tomy Donardi.

Tomy menjelaskan bahwa dalam rekrutmen CPNS 2014, Pemerintah membuka pendaftaran CPNS melalui jalur pelamar umum dengan formasi umum dan formasi khusus. Jalur khusus, menurut Tomy dibuka formasi untuk Putra-putri Papua pada Unit Percepatan Pembangunan Papua Dan Papua Barat(UP4B), Para Atlet Berprestasi pada Kemenpora, Lulusan Cumlaud pada Formasi Kemendikbud, Instruktur (Sarjana Mengajar daerah Terpencil, Terbelakang, Terluar (SM3T) pada Kemendikbud, dan Penyandang Disabelitas pada Kemensos. “Pengumuman rekrutmen CPNS selalu melalui media informasi resmi pemerintah secara terbuka dan tidak pernah melalui koordinator perorangan,” tegas Tomy Donardi. 

ANALISA EDC

Berikut analisa EDC tentang beredarnya "Surat Palsu BKN"  dikalangan GB DKI ;
1. Keabsahan dan isi surat tersebut tidak diakui oleh Kepala BKD DKI. 
2. GB kelompok "Sarifa Efiana" menggunakan surat tersebut untuk menyakinkan peserta GB DKI bersedia melakukan pengumpulan data atau "Pemberkasan". 

EDC mengharapkan agar GB DKI "Cerdas" menyikapi adanya pengumpulan berkas yang dilakukan oleh kelompok Sarifa Efiana. 

Sampai sekarang BKD DKI masih menunggu "Kebijakan Menpan" tentang Quota CPNS untuk GB DKI, dan Kepala BKD menyatakan pengumuman rekrutmen CPNSD DKI akan diumumkan website resmi BKD DKI. 

Rabu, 03 Desember 2014

EDC : Informasi Pemberkasan GB di BKD DKI "BOHONG"!!

Salam Pendidikan,

Semakin lama persoalan GB DKI semakin rumit, hal ini disebabkan ada kelompok yang selalu memberikan informasi-informasi yang mengandung unsur kebohongan, dan sering melakukan pertemuan-pertemuan yang kurang penting karena tidak menyentuh masalah untuk memperjuangkan GB DKI menjadi PNS.

Education Development Community (EDC) selalu berkordinasi dengan Kepala BKD DKI tentang perkembangan terkini tentang proses pengangkatan GB DKI menjadi PNS.

Berikut poin-poin penting yang dihimpun EDC tentang masalah proses pengangkatan GB DKI menjadi PNS :
1.       Kemendasmen telah menyerahkan pengangkatan GB DKI menjadi PNS melalui PERMENDIKBUD 141 tahun 2014.
2.       Pemprov DKI siap untuk mengangkat GB DKI menjadi PNSD sesuai kebutuhan. Menurut pengakuan Kepala BKD DKI bahwa Gubernur Ahok selalu meminta perkembangan terbaru tentang proses pengangkatan GB DKI menjadi PNSD.
3.       Kemen PANRB belum memberikan “Quota” GB DKI menjadi PNS.
4.       Surat menyurat yang dikeluarkan oleh Kemen PANRB dan BKN tidak dapat dijadikan “DASAR” pengangkatan GB menjadi PNS.
5.       Pengangkatan PNS melalui jalur honorer sudah ditutup.
6.       Database BKN digunakan sebagai rujukan jumlah peserta program GB DKI.
7.       Guru Bantu DKI yang dapat diproses menjadi PNS adalah GB DKI yang memiliki NITH (Nomor Induk Tenaga Honorer).
8.       Untuk mengangkat GB DKI menjadi PNS dibutuhkan kebijakan baru yang dituangkan dalam bentuk “Regulasi/peraturan” yang keluarkan oleh MenPANRB.
9.       Presiden Jokowi dapat mengangkat GB DKI menjadi PNS melalui “Kepres”, dengan alasan GB DKI adalah honorer yang terlantar.

Poin-poin diatas menggambarkan bahwa sampai sekarang belum ada “REGULASI” untuk memproses GB DKI menjadi CPNS, dengan demikian informasi yang menyatakan “Pemberkasan GBI di BKD DKI” adalah “Berita Bohong”.

Berikut kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam memperjuangkan GB menjadi PNS ;
1.       Elis Sukmawati “MENJUAL” GB DKI kepada “Oknum Tertentu”. Elis Sukmawati beberapa kali melakukan kegiatan dengan di “Sponsori” oleh oknum tersebut.
2.       Sarifa Efiana sering mengeluarkan “Infomasi Bohong”. Sarifa Efiana sering melakukan pertemuan-pertemuan di PSKD dan memberikan informasi-informasi yang tidak valid. Sarifa Efiana seharusnya bukan lagi peserta program GB DKI sesuai dengan JUKLAK yang dikeluarkan oleh Dirjen PAUD pada tahun 2013. Salah satu pasal pada  JUKLAK tersebut menyatakan bahwa SK GB DKI akan dicabut apabila peserta program GB DKI merupakan anggota maupun caleg dari partai politik tertentu.

EDC mengharapkan agar GB DKI bijaksana dalam menyikapi segala info-info yang menyangkut perjuangan GB DKI menjadi PNS.

Sabtu, 22 November 2014

EDC ; Nasib GB DKI Ditangan Gubernur "AHOK"

Salam Pendidikan,

GB DKI merupakan program Kementerian Pendidikan pada tahun 2003 dan 2004. Lahirnya PP 48 tahun 2005 menyebabkan GB DKI memiliki NITH (Nomor Induk Tenaga Honorer) yang teregister pada database BKN. Sampai sekarang pembiayaan program GB DKI dibebankan pada DIPA APBN (Daftar Isian Proyek Anggaran APBN).

Sebagai tenaga honorer seharusnya GB DKI dapat diproses sebagai CPNS, namun kenyataannya sekitar 10.000 tenaga honorer GB DKI dan GB Kementerian agama “TIDAK DIPROSES” menjadi PNS. Salah satu alasan tidak diprosesnya GB menjadi PNS adalah karena bekerja di “INSTANSI SWASTA”.

Pada tahun 2006 Kementerian PANRB memberikan kursi PNS untuk  3200  GB DKI, namun Pemprov DKI  tidak menindaklanjuti (Pernah Diproses Namum Tidak Tuntas),  inilah yang menimbulkan permasalahan, sebagai pengguna Pemprov DKI tidak bersedia “Mengakomodir GB Menjadi CPNS”, pada hal “KURSI PNS SUDAH TERSEDIA”.

Permendikbud 141 Tahun 2014 Tentang Penghentian Kerja Sama Guru Bantu


Ditandatanganinya  Permendikbud 141  pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Menteri M. NUH mengandung unsur “POLITIS” yang merugikan GB DKI. Sepuluh tahun GB DKI  berjuang untuk diangkat menjadi PNS, harapan itu muncul setelah bertemu seorang yang PEDULI terhadap nasib GB DKI, dan orang tersebut adalah Ir. Joko Widodo (JOKOWI) yang saat ini sudah menjadi Presiden RI.

Berikut  analisa EDC tentang adanya unsur politis yang merugikan GB DKI dengan lahirnya Permen tersebut ;
1.       Sebelum Permen tersebut lahir banyak wacana untuk menyelesaikan masalah  GB DKI, diantaranya Kementerian PANRB memberikan kursi PNS kepada GB DKI dan Lahirnya “PERMEN TIGA  MENTERI” tentang PNS Guru boleh bekerja disekolah swasta.
2.       Permen tersebut ditandatangani “tiga hari” sebelum Jokowi dilantik jadi Presiden RI.
3.       Pejabat di Kementerian PANRB dan Kemdikbud mengetahui bahwa GB DKI “Dekat Dengan” Jokowi, sebab Jokowi yang memperjuangkan agar GB dapat diproses menjadi PNS.
4.       Ada pejabat yang kurang simpati dengan cara berjuang GB DKI, karena ada kelompok GB yang berjuang dengan  membawa-bawa nama “RELAWAN JOKOWI”, dan dengan kewenangannnya mendorong lahirnya Permen tersebut.

Poin penting yang tercancum dalam PERMENDIKBUD 141 adalah :

1.       Program Guru Bantu dihentikan Desember 2015.
2.       Kemdikbud menyerahkan Guru Bantu kepada Pemprov DKI agar diproses menjadi PNS sesuai dengan kebutuhan.
3.       Guru bantu yang tidak terakomodir menjadi PNS dikembalikan kepada “YAYASAN SEKOLAH”.

Berikut analisa EDC tentang keuntungan dan kerugian GB DKI terhadap Permendikbud 141 ;
Keuntungan :
1.       GB DKI berpeluang menjadi PNSD sesuai dengan kebutuhan Pemprov DKI.
2.       Pembinaan terhadap peserta program GB DKI akan ditangani langsung oleh  Disdik DKI.
3.       Tidak ada lagi pengelompokan-pengelompokan “FORUM”, sebab pempinaan langsung ditangani Disdik DKI.

Kerugian :
1.       Database GB DKI di Kemdikbud berbeda dengan database yang ada di Pemprov DKI.
2.       Sebagian besar GB DKI akan dikembalikan ke Yayasan Sekolah.
3.       GB DKI yang mengajar disekolah TK memiliki peluang yang “SANGAT KECIL” untuk diangkat menjadi PNSD.
4.       GB DKI yang “BERJUANG dan BERKERINGAT” tidak terangkat menjadi PNSD.

Gubernur AHOK

Pada suatu kesempatan AHOK (Masih Wagub DKI) pernah menyatakan bahwa Gubernur Jokowi telah menandatangani PERGUB tentang Reformasi Birokrasi di Pemprov DKI. EDC menduga bahwa GB DKI  merupakan salah satu poin penting yang tertuang pada Pergub. EDC juga pernah melakukan konfirmasi terhadap Pergub tersebut, namun Pak Made sebagai Kepala BKD DKI tidak bersedia memberikan informasi.

Pada tahun 2006 GB DKI memiliki 3200 kursi PNS, namun saat itu Gubernur DKI tidak punya “Political will” untuk mengangkat GB menjadi PNS. Saat ini kondisinya berbeda, GB DKI sangat dekat dengan Gubernur DKI dan bahkan Presiden RI, hal inilah yang menguntungkan buat GB DKI. Harapan GB menjadi PNS berada pada pundak AHOK sebagai Gubernur Definitif Pemprov DKI.

Tidak mungkin seluruh GB DKI diangkat menjadi PNS, mau diapakan sisanya?. Inilah pertanyaan yang sangat dikwatirkan oleh peserta program GB DKI. Apakah GB DKI bersedia dikembalikan pada Yayasan???.

GB DKI perlu dekat dengan JOKOWI, namun untuk memperjuangkan GB menjadi PNS tidak perlu menggunakan simbol RELAWAN JOKOWI, sebab tidak semua PEJABAT senang dengan FIGUR JOKOWI.


Kemungkinan M.NUH termasuk orang yang  kurang simpati terhadap  FIGUR JOKOWI, sehingga beliau sebagai Mendikbud menandatangani PERMEN 141 tiga hari sebelum JOKOWI dilantik sebagai Presiden RI.