EDUCATION DEVELOPMENT COMMUNITY

Jumat, 11 April 2014

EDC ; GB Kemenag Wacanakan Uji Materi UU Sisdiknas ke MK/MA


Salam Pendidikan,

Lahirnya UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN merupakan ancaman bagi tenaga honorer K1 yang masih status TMK (Tidak Memenuhi Kriteria) untuk diproses menjadi PNS. Menurut data hasil verifikasi QA (Quality Assurance)Kementerian PANRB  masih tersisa  11.000 K1 TMK yang tidak dapat diproses menjadi  PNS.
Menurut analisa EDC tenaga honorer TMK tersebut merupakan 5.851 GB DKI yang bekerja disekolah swasta dilingkungan Pemprov DKI, dan 5000 GB Kemenag yang bekerja disekolah dengan pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis, dibawah pembinaan Kementerian Agama (Kemenag).

Berikut Gambaran persamaan dan perbedaan program GB DKI dan GB Kemenag :
Persamaan GB DKI dengan GB Kemenag ;
1.       Tenaga honorer Pemerintah Pusat.
2.       Tenaga honorer yang dibiayai APBN dan memenuhi syarat diangkat menjadi  CPNS sesuai dengan PP 48 tahun 2005.
3.       Tenaga honorer yang  bekerja di instansi swasta.

Perbedaan GB DKI dengan GB Kemenag :
1.       GB DKI diperbantukan bekerja disekolah swasta dilingkungan Pemprov DKI, yang artinya  Pemprov DKI berstatus sebagai pengguna program guru bantu.
2.       GB Kemenag diperbantukan bekerja disekolah swasta dibawah pembinaan Kemenag, yang artinya Kemenag bertatus sebagai pengguna program guru bantu.
3.       Pemprov DKI sebagai pengguna bersedia mengakomodir GB DKI menjadi PNSD.
4.       Kemenag sebagai pengguna tidak bersedia mengakomodir GB Kemenag menjadi PNS.

Belasan tahun GB DKI kurang diperhatikan oleh Pemprov DKI, pada tanggal 13 Agustus 2013 Direktur Eksekutif EDC  berhasil menyakinkan  Gubernur Pemprov DKI bahwa GB DKI masih bisa diproses menjadi CPNSD. EDC menggunakan kata berhasil karena Bapak Jokowi menerima informasi dari “Beberapa Pejabat”  dilingkungan Dinas Pendidikan dan BKD, yang menyatakan bahwa GB DKI “Tidak Dapat diproses menjadi PNSD”.

Tidak adanya keinginan Kementerian Agama mengakomodir GB Kemenag menjadi PNS, sehingga GB Kemenag mempunyai wacana mengajukan “Uji Materi” UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 kepada Mahkamah Konstitusi (MK)  atau Mahkamah Agung   (MA).

Menurut analisa EDC,salah satu Pasal yang akan di uji materi adalah sebagai berikut ;
Bagian Kesembilan
Pendidikan Keagamaan
Pasal 30
(1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
(3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
(4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
(5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Kesimpulan penjelasan diatas menunjukkan bahwa GB DKI berjuang menjadi PNS dengan melakukan pendekatan terhadap Gubernur Pemprov DKI, sedangkan GB Kemenag berjuang menjadi PNS melalui Uji Materi UU Sisdiknas kepada MK/MA, dengan tujuan dan harapan agar  MK/MA memutuskan GB Kemenag berhak diangkat menjadi PNS.

Kenapa ada GB DKI yang mendemo Jokowi??..hanya Tuhanlah yang tau..

Senin, 07 April 2014

EDC ; Sangat Berbeda Cara K2 dan GB DKI "Dalam Berjuang Menjadi PNSD"


Salam Pendidikan,

Penerimaan CPNS melalui jalur honorer dengan dasar hukum PP 48 2005, PP 43 2007 dan PP 56 2012 sudah  selesai. Sisa tenaga honorer yang belum terakomodir menjadi PNS akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan dasar hukum  UU No. 5 tahun 2014 tentang  Aparatur Sipil Negara (ASN).

Saat ini UU ASN masih dalam tahap "Sosialisasi" dan Pemerintah menargetkan sebelum Pilpres (9 Juli 2014), akan mengeluarkan 12 PP (Peraturan Pemerintah) sebagai dasar eksekusi pelaksanaan UU ASN, demikian dikatakan Wamen PANRB Eko Prasojo, dihadapan pimpinan media cetak tanggal 1 April 2014.

Khusus untuk Pemprov DKI masih tersisa sekitar 18.000 tenaga honorer K2 dan 5800 tenaga honorer K1 Kemdikbud  yang bekerja disekolah swasta melalui “Program Guru Bantu”, yang belum terakomodir menjadi PNS.

Pada dasarnya saat ini Pemprov DKI bersedia dan mampu mengakomodir tenaga honorer  tersebut  menjadi PNSD, asalkan Kementerian PANRB memberi  “Ruang” kepada Pemprov menyelesaikan pengangkatan PNSD secara bertahap sesuai kebutuhan, karena Pemprov memiliki anggaran yang cukup,  demikian dikatakan Kadis Pendidikan DKI beberapa waktu lalu.

Menteri PANRB juga pernah menyatakan “Silahkan Pemprov dan Pemda menyelesaikan pengangkatan sisa tenaga honorer menjadi CPNSD, yang  jadi masalah adalah Kementerian “Dipaksa Memberi Kursi PNS”, akan tetapi Pemprov/Pemda tidak  memiliki anggaran yang cukup dalam pembiayaan”.

Kedua pernyataan Pejabat tersebut diatas menunjukkan “Masih Ada Ruang” bagi honorer K2 DKI dan GB DKI untuk diangkat menjadi PNS, dan itulah dasar bagi teman-teman GB dan K2 dalam berjuang menjadi PNS dengan cara yang berbeda.

Cara berjuang honorer K2 DKI ;
1.       Honorer K2 DKI melakukan pendekatan-pendekatan terhadap “Pejabat  Pemprov”, untuk memberi  rekomendasi dukungan agar K2 dapat diangkat menjadi  PSND.
2.       Seluruh K2  DKI memahami bahwa Pemprov DKI tidak punya dasar mengangkat  K2 menjadi PNSD, makanya mereka berjuang dengan melaksanakan “AKSI DEMO”  tanggal 26 Februari 2014 di depan Istana Negara dan  menuntut agar  Pemerintah Pusat memberi “Kursi PNS” dan memberi  “Ruang” kepada Pemprov untuk menyelesaikan pengangkatan K2 menjadi PNSD .

Cara berjuang GB DKI ;
1.       GB DKI menunjukkan arogansi dengan melaksanakan AKSI DEMO tanggal 13 Maret 2014 di depan Balaikota dan “Menuntut” Gubernur, Kepala Dinas Pendidikan serta Kepala BKD “Duduk Bersama” dan “Memaksa” agar GB DKI diajukan menjadi PNS melalui “Quota Tambahan”.
2.       Masih banyak GB DKI yang kurang memahami statusnya sebagai tenaga honorer Kemdikbud, hal ini ditunjukkan dari pertanyaan yang diajukan ;“Kenapa honor GB tidak Naik” dan “Kenapa honor GB belum cair” pada saat “Dialog Interaktif” dengan Kepala BKD di halaman Balaikota tanggal 1 April 2014.

Penjelasan tersebut diatas menunjukkan adanya perbedaan cara berjuang yang dilakukan oleh honorer K2 dan GB DKI, dan itulah sebabnya ada pejabat yang menyatakan ; Jika disuruh memilih antara K2 dan GB DKI untuk diproses menjadi PNSD, saya lebih memilih honorer K2.  Sinyal tersebut merupakan tanda bahaya untuk GB DKI dalam berjuang menjadi PNS.

Bapak Jokowi sangat serius memperjuangkan semua tenaga honorer yang memenuhi syarat menjadi PNSD, hal ini ditunjukkan dengan beberapa kali melakukan pertemuan dengan Bapak Azwar Abubakar untuk membicarakan pengangkatan GB DKI menjadi PNSD, demikian dikatakan Kepala BKD pada “Dialog Interaktif” tanggal  1 April 2014.

Menurut Analisa EDC, Proses dan Mekanisme pengangkatan honorer K2 dan GB DKI menjadi PNSD adalah sebagai berikut ;
1.      Pemerintah/Kementerian PANRB mengeluarkan Permen/Skep/Regulasi bentuk lain tentang Quota CPNSD Pemprov DKI.
2.       Gubernur Pemprov DKI mengeluarkan Pergub/Skep/Regulasi bentuk lain, untuk  menindaklanjuti “Permen” tentang Quata CPNSD Pemprov DKI.
3.       Kepala BKD DKI mengeluarkan “Peraturan” tentang  proses dan mekanisme pengangkatan CPNSD Pemprov DKI.

Pengangkatan CPNS melalui jalur honorer telah  selesai. Sebelum pelaksanaan UU ASN Bapak Menteri PANRB "Berbaik Hati" akan menggunakan "Kewenangannya" mengeluarkan Permen/Skep, karena Gubernur Pemprov DKI  juga "Berbaik Hati" bersedia mengakomodir tenaga honorer yang memenuhi syarat menjadi PNSD.

Demikian disampaikan, dan diharapkan bagi GB DKI yang sudah mengerti agar memberikan penjelasan kepada GB DKI yang belum mengerti, dan untuk GB DKI yang tidak mau mengerti  biarkan mereka galau-galauan.

Kamis, 03 April 2014

EDC ; Ada Rencana Forkom Ajukan Somasi Untuk TVone


Salam Pendidikan,

Sehubungan dengan adanya pemberitaan yang berbeda, tentang kegiatan Forkom GB DKI pada tanggal 1 April di depan Balaikota, membuat Ketua Forkom GB sangat geram. Siapa yang  jadi  sumber berita sehingga  TV one dan media lain menganggap kegiatan tersebut sebagai “Unjuk Rasa”.

Walaupun ada “Info Intel” bahwa kegiatan tersebut telah disusupi, tapi saya curiga bisa saja “Seseorang GB DKI yang sudah gelap mata menjadi PNS menyatakan pada wartawan bahwa kegiatan tersebut menuntut  Jokowi segera memberikan SK PNS untuk GB DKI”. Kecurigaan tersebut sangat beralasan sebab pemberitaan tidak menyebut nama, demikian dikatakan  Ketua Forkom GB DKI Drs. Antonius Manurung.

TIM Pengacara EDC sedang mempelajari kasus tersebut, apakah perlu melakukan Somasi ?, apakah Somasi akan mengganggu rencana Kementerian PANRB memberikan kursi PNS untuk GB DKI?, dan jangan sampai “SOMASI FORKOM” menjadi bias kemana-mana demikian dikatakan salah seorang TIM Pengacara EDC P. Siregar, SH.

Untuk dipahami, bahwa memang ada “Masalah” tentang proses pengangkatan GB menjadi PNS, antara lain GB DKI bukan honorer Pemprov DKI dan bekerja di sekolah swasta. Kepala Dinas Pendidikan DKI menjadikan “Kesepakatan RDP DPR” sebagai  rujukan Kadis mengeluarkan Surat Keputusan mengangkat 850 GB menjadi PNSD dengan kriteria jurusan  tertentu.

Jadi jika benar Kementerian PANRB memberikan kursi PNS untuk GB DKI, berarti itu memang  karena kebaikan Jokowi sebagai Gubernur Pemprov DKI bersedia mengakomodir GB DKI menjadi PNSD. Jika GB DKI ingin menuntut agar diangkat menjadi PNS tempatnya di Kemdikbud, karena Kemdikbudlah pemilik program guru bantu, demikian dikatakan TIM Pengacara EDC.

Mari memperjuangkan GB DKI menjadi PNS dengan cara yang benar dan bermartabat, jangan menjadi orang-orang nekad (OON), karena bisa merugikan diri sendiri juga orang lain.

Rabu, 02 April 2014

Kepala BKD DKI "Dialog Interaktif" dengan GB DKI

Salam Pendidikan,

Menurut kamus bahasa Indonesia, PETISI mempunyai arti  PERMOHONAN RESMI KEPADA PEMERINTAH, dengan pengertian itulah FORKOM GB DKI mengajukan “PETISI” kepada Pemprov DKI dengan maksud dan tujuan “Memohon kepada Pemprov DKI agar menindaklanjuti pernyataan Menteri PANRB Bapak Azwar Abubakar pada tanggal 26 Februari yang menyatakan Kementerian PANRB bersedia memberikan kursi PNS kepada GB DKI”.

Kegiatan tersebut diagendakan jam 14.00, saya terlambat datang dan Bapak Gubernur meninggalkan Balaikota jam 15.00, karena sudah diagendakan pada kegiatan lain, saya mohon maaf demikian dikatakan Ketua Forkom GB DKI Drs. Antonius Manurung.

Ketika ditanya wartawan,  apakah kegiatan ini dalam kontek dukungan GB terhadap pencapresan Jokowi ?. Secara organisasi tidak, tetapi ada GB DKI yang membentuk komunitas “Relawan” yang mendukung pencapresan Jokowi, mungkin mereka menyampaikan terima kasih dalam bentuk aspirasi pencapresan Jokowi,  karena dua Gubernur sebelumnya tidak bersedia mengakomodir GB menjadi PNS, Bapak Jokowilah yang merubah kebijakan itu dan Pemprov DKI bersedia mengakomodir GB DKI menjadi PNS.

Apa salah teman-teman GB DKI berterima kasih kepada orang yang berbuat baik pada mereka?, demikian dikatakan Ketua Forkom GB DKI dihadapan puluhan wartawan media cetak dan media televisi. Saya paham banyak teman- teman  GB yang berbaju putih, berbaju hijau, berbaju kuning dan berbaju merah, secara organisasi tidak mungkin mereka dipaksakan berbaju yang sama, tujuan Forkom GB hanya satu yaitu memperjuangkan GB DKI menjadi PNS, demikian lanjutnya.

Semakin lama-semakin banyak GB DKI yang datang (1500-2000 orang), dan akhirnya Ketua Forkom menyarankan agar Pak Made sebagai Kepala BKD bersedia  memberikan “Pengarahan”. Awalnya akan dicarikan ruangan tetapi karena ribuan, akhirnya disepakati duduk dan berkumpul didepan kantor Balaikota. Dan kegiatan tersebut berkembang menjadi “Dialog Interaktif” tentang proses dan mekanisme pengangkatan GB DKI menjadi PNS. (Video kegiatan dapat dilihat di youtube)

Poin penting dari pengarahan Pak Made adalah :
1.       Pemprov DKI bersedia mengakomodir seluruh GB menjadi PNS.
2.       Pemprov DKI sedang menunggu kebijakan Menpan tentang jumlah quota GB menjadi PNS.
3.       Pemprov DKI telah menyerahkan data GB DKI (database BKN) ke Menpan untuk di Verifikasi, bukan untuk quota tambahan.

Demikian disampaikan, akan lebih baik jika berbuat sesuatu sambil mengeluarkan keringat untuk memperjuangkan GB DKI menjadi PNS, dari pada berfikir negative sambil “Galau-Galauan” di media Facebook.

Sabtu, 29 Maret 2014

EDC ; 1 April 2014, Forkom GB DKI Serahkan "PETISI" Kepada Pemprov DKI


Salam Pendidikan,

Guru Bantu DKI merupakan tenaga honorer Kemdikbud, sehingga Pemprov DKI tidak bertanggung jawab mengangkat GB DKI menjadi PNSD melalui proses pengajuan quota tambahan. Karena Kementerian PANRB telah  bersedia memberikan kursi PNS untuk GB DKI,  dan Pemprov DKI juga bersedia mengakomodir GB menjadi PNSD, maka pada tanggal 1 April FORKOM GB DKI akan mengajukan “PETISI” kepada Pemprov DKI, dengan harapan agar Gubernur segera menindaklanjuti, demikian dikatakan Ketua FORKOM GB DKI Drs. Antonius Manurung.(Undangan resmi baca di blog : forkomgurubantudki.blogspot.com)

Menurut Ketua FORKOM GB DKI Isi Surat Permohonan GB DKI Kepada Pemprov DKI (PETISI), adalah sebagai berikut :
1.       Kami Guru Bantu DKI mengucapkan terima kasih kepada Pemprov DKI, karena sudah bersedia mengakomodir Guru Bantu menjadi PNSD.
2.       Kami  Guru Bantu DKI memohon dan mengharapkan agar Pemprov DKI segera menindaklanjuti pernyataan Bapak Azwar Abubakar sebagai Menteri PANRB tanggal 26 Februari 2014 yang menyatakan “Kementerian PANRB bersedia memberikan kursi PNS kepada Guru Bantu DKI”.
3.       Kami Guru Bantu DKI rindu dan ingin berpartisipasi membantu Pemprov DKI dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta kami siap untuk diangkat menjadi PNSD dan bersedia ditempatkan diinstansi manapun di lingkungan Pemprov DKI.
4.       Kami Guru Bantu DKI mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Pemprov DKI  Bapak Joko Widodo, yang telah membuat kebijakan untuk mengakomodir Guru Bantu menjadi PNSD, semoga Bapak Joko Widodo  tetap amanah serta memperhatikan masyarakat kecil yang teraniaya seperti Guru Bantu DKI.

Dari isi Petisi tersebut diatas, semakin menunjukkan adanya  perbedaan “Sudut Pandang” antara Forum GB DKI pimpinan Syaripah Efiana, dan FORKOM GB DKI yang dipimpin oleh Drs. Antonius Manurung dalam hal memperjuangkan GB DKI menjadi PNS.

Forum GB DKI berjuang dengan “Memaksakan Kehendak”, salah satu indikasinya adalah mereka melakukan aksi demo tanggal 13 Maret 2014 di depan Balaikota dan menuntut agar Gubernur Pemprov DKI menandatangani pengajuan quota tambahan untuk GB DKI. Jadi semakin terlihat bahwa Forum pimpinan syaripah efiana “Kurang Memahami Hak dan Statusnya" sebagai tenaga honorer Kemdikbud.

Kadang-kadang mereka memposisikan diri sebagai “Pejabat Dilingkungan  Dinas Pendidikan DKI” dengan melakukan “Pendataan dan Pemberkasan GB DKI”,  dengan tujuan data tersebut  diserahkan kepada BKD DKI untuk diajukan sebagai “Prioritas Kursi PNS”. Patut diduga Modus seperti ini sering dilakukan untuk "Kutipan-kutipan".

MEMANFAATKAN KEBODOHAN ORANG LAIN
UNTUK TUJUAN TERTENTU
 MERUPAKAN PERBUATAN YANG KURANG BAIK
 MARI MEMPERJUANGKAN GB DKI MENJADI PNS 
DENGAN CARA YANG BENAR DAN BERMARTABAT.

Petisi yang akan disampaikan Forkom GB DKI sifatnya berterima kasih kepada Pemprov DKI, karena telah bersedia mengakomodir GB DKI menjadi PNSD, dan memohon agar Pemprov DKI segera menindaklanjuti, sangat jauh berbeda dengan yang dilakukan kelompok lain dengan menggunakan unsur "Paksaan". Jadi jika ada GB membentuk relawan, itu bukan mengatasnamakan Forkom GB DKI dan itu merupakan hak politik masing-masing individu GB DKI, demikian dikatakan Ketua Forkom GB DKI Drs. Antonius Manurung.

Demikian disampaikan kepada seluruh GB DKI, agar GB DKI  memahami adanya perbedaan yang signifikan cara berjuang Forum dengan Forkom GB DKI.

KESALAHAN DALAM MEMILIH CARA BERJUANG DAPAT BERAKIBAT FATAL !!!!
GURU BANTU DKI BUKAN MILIK PEMPROV DKI TAPI MILIK KEMDIKBUD
MARI BERJUANG DENGAN SEDIKIT BERKERINGAT UNTUK MENUNJUKKAN LOYALITAS KEPADA GUBERNUR PEMPROV DKI
 DEMI TERWUJUDNYA  IMPIAN UNTUK MERAIH  SK PNSD