EDUCATION DEVELOPMENT COMMUNITY

Kamis, 18 September 2014

EDC; GB Kelompok EFI "LECEHKAN" PGRI DKI

Salam Pendidikan,

Sampai sekarang belum ada Program Pemprov DKI yang menyentuh dan memperhatikan nasib guru swasta maupun GB DKI. Pemprov DKI lebih memperhatikan peserta didik (siswa) melalui program Kartu Jakarta Pintar(KJP).

Mengingat hal tersebut PGRI dengan inisitif sendiri mengajukan surat No : 406/Um/PGRI/DKI/XX/2013, perihal ; Permohonan Bantuan Hibah Kesra Guru Bantu di DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014, tanggal surat 16 September 2013. Surat tersebut direspon baik oleh Pemprov DKI dan dibalas dengan surat No: 7176/078.2, sifat – segera, perihal ; Pemberitahuan Memenuhi Kelengkapan Administrasi Hibah Tahun 2014.

Pada surat balasan tersebut  juga diterangkan bahwa ; Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 948 Tahun 2014 tentang pemberian HIBAH, Bantuan Sosial dan Bantuang Keuangan Dalam Bentuk uang kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah daerah lain dan Pemerintah Pada APBD Tahun Anggaran 2014, menerangkan bahwa Guru Bantu Pemprov DKI mendapatkan alokasi anggaran HIBAH sebesar  Rp. 42.659.000.000 (Empat puluh dua milyar enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah), dalam koordinasi  lembaga PGRI DKI .


Menindaklanjuti Surat Kadis Pendidikan tersebut PGRI menunjuk Pak Dalbini untuk mengumpulkan DATA GB DKI. Pak Dalbini merupakan  Wakil Sekretaris  FORKOM GB DKI. Sampai dengan batas waktu yang ditentukan DATA yang terkumpul hanya 4.700 dari 5.757 peserta program GB DKI.

Menurut pengakuan Pak Dalbini ada kelompok yang tidak bersedia mengumpulkan DATA, dan bahkan Dia sempat “BERTENGKAR” dengan Pak Eddy  yang juga  merupakan “Kaki-Tangan” Bu EFI. Dan bahkan kelompok tersebut membuat “PENGADUAN” yang mengandung “FITNAH” terhadap PGRI  yaitu  “Menuduh”  PGRI mendapat bagian dalam penyaluran DANA HIBAH tersebut. Belakangan diketahui bahwa kelompok tersebut sering menyebut dirinya “Relawan Guru Sahabat Jokowi”.

Seminggu yang lalu PGRI dan DISDIK mengadakan RAPAT untuk membicarakan masalah teknis penyaluran dana Hibah . Dan pada akhirnya disepakati bahwa pengumpulan dan verifikasi  DATA dilakukan melalui online oleh DISDIK dengan alamat http://kal.disdikdki.org.

Seharusnya yang melakukan koordinasi dan verifikasi adalah pihak PGRI, sebab yang mengajukan alokasi anggaran tersebut adalah pihak PGRI, namun pihak PGRI dengan “LEGOWO” menyepakati verifikasi online yg dilakukan DISDIK. Bagi PGRI yang penting  dana HIBAH tersebut dapat segera disalurkan kepada GB DKI.

Dari fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa GB DKI kelompok  bu EFI “TIDAK MENGERTI” proses asal-muasal penyaluran dana hibah , dan terkesan “MELECEHKAN” peranan PGRI DKI dalam menyalurkan dana hibah tersebut.


EDC  mengharapkan agar GB DKI bijaksana menyikapi issu yang sering menyebar melalui SMS, hal ini perlu disampaikan sebab banyak PENIPUAN yang dilakukan oleh kelompok tertentu dengan berbagai MODUS, misalnya Kutipan-kutipan dan  PINJAMAN-PINJAMAN.

Analisa EDC bahwa Gubernur Jokowi telah menandatangani “REGULASI” tentang  kesediaan Pemprov DKI untuk mengakomodir GB menjadi PNS, itulah sebabnya Beliau menyatakan tugasnya memperjuangkan GB menjadi PNS sebagai Gubernur telah selesai.

EDC  menjamin bahwa BKD DKI tidak akan berani “NEKO-NEKO” dalam proses pengangkatan GB DKI menjadi PNS. Sampai sekarang PERMEN TIGA MENTERI masih dalam proses “Pengesahan”. Setelah PERMEN disahkan Kementerian PANRB akan memberikan  Quota PNS untuk GB DKI.

Rabu, 10 September 2014

EDC ; Presiden Terpilih Berjanji Memperjuangkan GB DKI Menjadi PNS

Salam Pendidikan

Relawan Guru Sahabat Jokowi mengadakan acara Halal Bihalal di GOR Yout Center Kampung Melayu Rabu (3/9), acara tersebut dihadiri sekitar 700-1000 Relawan, yang mayoritas  merupakan GB DKI. Acara tersebut juga dihadiri oleh Presiden Terpilih Ir. Joko Widodo yang saat ini masih berstatus Gubernur Pemprov DKI.

"Saya sudah sampaikan, sudah ada di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan selalu saya kejar. Dan 5 hari lalu, saya sudah bertemu dengan Menteri PAN dan sudah tidak ada masalah dan meminta bertemu saya lagi, minta 1 surat, dan sudah saya layangkan ke sana suratnya," ujar Jokowi di GOR Otista, Jakarta Timur, Rabu (3/9/2014).‎

Agar lebih meyakinkan para guru bantu, Jokowi langsung meminta kepada salah seorang ajudannya memperlihatkan salinan surat yang dimaksud. Tidak hanya menunjukkan, dia juga membacakan dihadapan para guru yang mayoritas kaum perempuan.

"Nih, kalau ndak percaya, saya bacain," ucap Jokowi.

"Kepada, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara. Hal, pengangkatan guru bantu. Ini halnya saja sudah pengangkatan guru bantu loh," ucap Jokowi mengawali pembacaan surat tersebut, yang disambut tepuk tangan para guru bantu.

"Menindaklanjuti hasil rapat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi dan Kemendikbud dan Pemprov DKI 21 Mei 2014, terkait penyelesaian permasalahan tenaga guru bantu, dengan hormat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut," sambung Jokowi.

Pertama, lanjut Jokowi, Pemprov DKI siap menyelesaikan penyelesian pengangkatan guru bantu yang sudah terdata pada database sebanyak 5.757 orang. Guru bantu yang diangkat menjadi CPNS yang ditempatkan, nantinya di sekolah swasta maupun negeri di DKI Jakarta.

‎"Mengingat adanya kesenjangan kompetensi, maka akan dilakukan peningkatan kompetensi terhadap guru bantu melaluai pelatihan kompetensi," lanjut Jokowi, kembali disambut tepuk tangan.

Perjuangan Jokowi  Untuk GB DKI Sebagai Gubernur Telah Selesai

Dengan dikirimkan, lanjut Jokowi, tugasnya sebagai gubernur DKI dalam memperjuangkan guru bantu telah selesai. Ia pun meminta agar, para guru bantu tidak lagi menagih persoalan pengangkat CPNS.

"Dengan adanya surat ini, artinya apa? Semestinya sudah rampung. Jangan ada yang ke saya lagi ya, kan sudah rampung. Apa lagi? Masih belum puas?" tegas Jokowi.

Relawan  Guru Sahabat Jokowi Meragukan Komitmen JOKOWI??

Salah seorang guru spontan berteriak dan meminta kepastian terkait Surat Keputusan (SK) CPNS yang dimaksud. Jokowi pun menjawab. Persoalan tersebut menurut dia bukanlah kewenangannya, maka ia pun meminta agar para guru tidak lagi meragukan dirinya yang telah memperjuangkan nasib guru bantu.

"SK PNS itu bukan urusan saya. Itu ada prosesnya. Mestinya dengan seperti ini sudah selesai. Kalau masih tanya terus, artinya masih aja meragukan saya terus," jawab Jokowi.

Jokowi optimis, setelah surat kesiapan Pemprov DKI untuk pengangkatan guru bantu kepada Kementerian PAN dan RB dikirim, mestinya persoalan guru bantu di Jakarta telah tuntas. Kendati bila realisasinya tercapai, dirinya memenjamin permasalah tersebut akan beres.

"Kalau, masih belum beres, nantinya kalau saya sudah naik (Presiden), mestinya akan beres. Yakin nggak? Masa nggak yakin sih? Mestinya, sebelum saya meninggalkan DKI sebagai gubernur, mestinya sudah rampung," ucap Jokowi kembali disambut tepuk tangan.

GB DKI  Belum Kondusif

Secara umum persepsi mayoritas GB DKI sudah memahami tentang proses penyelesaian dan besarnya Komitmen Jokowi terhadap permasalahan yang dihadapi GB DKI. Namun masih ada kelompok yang belum paham dan  meragukan Jokowi,  bahkan kelompok tersebut TERLALU berani mendesak PRESIDEN TERPILIH untuk mengeluarkan SK CPNS.

Kuat dugaan bahwa kelompok yang tidak mengumpulkan berkas untuk pencairan DANA KESRA adalah mereka yang menyebut dirinya “Relawan Sahabat Jokowi”. Sampai sekarang data yang masuk ke PGRI DKI sebanyak 4.700 dari 5.757 jumlah keseluruhan GB DKI.

Belakangan ini sangat banyak informasi yang beredar melalui SMS tentang info yang berbau FITNAH terhadap PGRI, dan masih banyak lagi info yang perlu diklarifikasi kebenarannya, diantaranya ;
1.      Adanya kutipan-kutipan yang mengatasnamakan Koperasi GB DKI.
2.      Adanya kutipan-kutipan yang mengatasnamakan Forum GB DKI.
3.      Adanya kutipan-kutipan yang mengatasnamakan Relawan Jokowi
4.      Adanya MODUS PINJAMAN dengan janji dan jaminan dapat diangkat menjadi PNS.

EDC mengharapkan agar GB DKI bijaksana menyikapi informasi-informasi yang kurang bertanggungjawab, yang sifatnya memperkeruh suasana. EDC menyakini bahwa proses penyelesaian dan pengangkatan GB DKI menjadi PNS sangat berhubungan dengan perkembangan SITUASI POLITIK NASIONAL sebab pengangkatan PNS  berhubungan dengan ANGGARAN.